Meski Berdamai dengan Korut, Korsel Minta Pasukan AS Bertahan

SEOUL - Pemerintahan Korea Selatan (Korsel) menegaskan keberadaan pasukan Amerika Serikat tidak berhubungan dengan perundingan perdamaian dengan Korea Utara (Korut).

Korsel juga meminta pasukan AS tetap bertahan meskipun perjanjian perdamaian disepakati. "Penempatan tentara Amerika Serikat di Korea Selatan adalah persoalan persekutuan kami dengan Washington.

Itu tidak ada hubungannya dengan perundingan perdamaian," kata juru bicara kantor kepresidenan Korsel, Blue House, Kim Eui-kyeom, yang mengutip pernyataan Presiden Moon Jaein, Rabu (2/5).

Blue House menyatakan itu untuk menjawab pertanyaan media terkait kolom tulisan ilmuwan, yang juga menjabat penasihat presiden Korea Selatan, Moon Chung-in, yang disiarkan pada awal pekan ini.

Di dalam tulisannya itu disebutkan akan sulit menjustifikasi kehadiran pasukan AS di Korea Selatan jika perjanjian damai telah ditandatangani, setelah pemimpin kedua negara Korea menggelar pertemuan bersejarah pada pekan lalu untuk mengakhiri konflik.

Seorang pejabat kepresidenan Korsel lainnya menyatakan Seoul masih ingin tentara AS tetap bertahan karena berperanan sebagai mediator dalam konfrontasi militer antara beberapa negara kuat bertetangga seperti Tiongkok dan Jepang.

Kantor Kepresidenan Korsel meminta penasihat presiden, Moon Chung-in, tidak menciptakan kebingungan umum mengenai sikap Presiden Moon Jae-in.

Pemerintah di Pyongyang sudah sejak lama meminta pasukan AS keluar sebagai salah satu syarat untuk menghentikan program peluru kendali dan nuklir.

Di sisi lain, persoalan penarikan pasukan Amerika Serikat itu tidak disebut sama sekali dalam deklarasi yang ditandatangani oleh Presiden Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.

Kim dan Moon hanya berjanji untuk mengupayakan penghapusan penuh senjata nuklir di Semenanjung Korea. Seperti diketahui, AS menempatkan sekitar 28.500 tentara di Korsel sejak Perang Korea yang berakhir tahun 1953.

Presiden Moon dan Pimpinan Tertinggi Korut, Kim Jong-un, berniat mengakhiri sengketa di Semenanjung Korea dan menjanjikan perang tidak terulang setalah kedua pimpinan Korea itu bertemu di Gedung Perdamaian Korea Selatan, Jumat (27/4), dan menghasilkan kesepakatan perdamaian yang tertuang dalam Deklarasi Panmunjeon.

Menlu Tiongkok

Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Tiongkok, Wang Yi, pada Rabu (2/5), tiba di Ibu Kota Korut, Pyongyang, untuk bertemu dengan pemimpin Kim Jong-un.

Kedatangannya sebagai usaha mengukuhkan peran Tiongkok dalam putaran baru diplomasi nuklir dengan Korut yang selama ini dimotori Seoul dan Washington.

Kunjungan Wang Yi berlangsung beberapa hari setelah kedua pimpinan Korea berjanji untuk mengusahakan denuklirisasi sepenuhnya Semenanjung Korea, meskipun mereka belum mengungkapkan rencana atau jadwal spesifik.

Wang kemungkinan akan memanfaatkan kunjungannya untuk memastikan lebih jauh bahwa Beijing tidak akan dikesampingkan dalam pembicaraan menyangkut Korea Utara. Ant/ils/AR-2