Merevitalisasi Kawasan Transmigrasi di Desa Rasau Jaya Kalbar

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjalin kerjasama dengan Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pendampingan Masyarakat (KKN PPM) Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk merevitalisasi kawasan transmigrasi (KT). Kerjasama berlangsung selama 3 tahun dan telah dimulai pada 2018 dan akan berakhir tahun depan.

Koran Jakarta diundang untuk menyaksikan kolaborasi Kemendes PDTT dan KKN PPM UGM dengan Pemkab Kubu Raya, dalam program revitalisasi di Desa Rasau Jaya Satu dan Rasau Jaya Tiga, Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar), akhir pekan lalu.

Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKT) Kemendes PDTT, Muhammad Nurdin, mengatakan kerjasama dengan UGM menjadi pilot project bagi kerjasama yang lebih luas dengan kampus-kampus besar yang ada di Indonesia. Asumsi dasarnya, revitalisasi KT jika menggunakan konsultan, maka akan membutuhkan biaya sangat besar. Kerjasama dengan program KKN PPM UGM, di satu KT, seperti yang saat ini dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya, bisa mendatangkan 27 mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu dan melaksanakan program di lapangan selama 50 hari.

"Bayangkan berapa duit yang harus keluar kalau kita pakai konsultan? Konsultan kita cuma kuat bayar 1 sampai 2 hari di lapangan, ini 2 bulan mahasiwa tidur di lapangan sehingga tahu benar apa yang dibutuhkan masyarakat. Dan ingat mereka ini kapasitasnya sama dengan konsultan karena sebentar lagi setelah KKN mereka sudah sarjana," katanya.

Nurdin menjelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 ada 63 KT yang akan direvitalisasi. Program revitalisasi mendesak dilakukan karena dulu setelah KT diserahkan pusat ke daerah, banyak terjadi penyimpangan tata ruang. Kawasan tumbuh sendiri dan jauh dari harapan. Padahal jika sesuai rencana, Indonesia akan memiliki lumbung pangan dan unggulan daerah yang luar biasa beragam.

Problem tata ruang, Kemendes PDTT bekerjasama dengan Pemkab setempat mencocokkan visi bupati dengan gubernur dan presiden. Dan mahasiswa KKN akan membantu dalam proses pemetaan wilayahnya.

"Ini problem tata ruang komplek sekali. Status jalan saja, ini milik provinsi, kabupaten, atau pusat? Karena daerahnya sudah berubah semua dari perencanaan semula," jelasnya.

Selain 63 KT yang akan direvitalisasi, Kemendes PDTT dalam 5 tahun ke depan juga akan melakukan program transmigrasi maksimal 5.000 kepala keluarga yang disebar ke seluruh Indonesia.

Komposisi transmigran dan penduduk setempat maksimal juga 50-50, dan bahkan banyak yang 80-20, yakni 80 lokal, 20 transmigran. Dan transmigrasi bisa saja hanya melibatkan penduduk satu kabupaten atau satu provinsi. YK/R-1

KKN Tematik

KKN Tematik Revitalisasi KT berlangsung selama 50 hari dari 30 Juni hingga 18 Agustus. Dua titik yang menjadi fokus pengembangan yaitu Desa Rasau Jaya Satu dan Desa Rasau Jaya Tiga.

"Program KKN Tematik ini sudah masuk tahun kedua sebagai bentuk kerjasama antara Ditjen PKT Kemendes PDTT dengan UGM yang tujuan utamanya adalah revitalisasi KT Rasau Jaya," kata Nurdin.

Menurutnya, ada empat program menjadi fokus utama mereka untuk merevitalisasi KT Rasau Jaya. Yaitu, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kapasitas SDM, agro industri 4.0, dan revitalisasi kesehatan.

Kepala Subdirektorat KKN UGM, Ambar Kusumandari, menjelaskan UGM memiliki 18 fakultas, sekolah vokasi, dan sekolah paska sarjana sehingga memungkin mem-breakdown tujuan program ke dalam unit kecil kerja sesuai keahlian dan kolaborasi antar keahlian.

Kerjasama dengan Kementerian PDTT yang bertujuan merevitalisasi KTM Rasau Jaya, diturunkan menjadi 4 cluster yakni cluster SDM, Agro, saintec, dan humaniora.

Sesuai kurikulum sarjana, KKN terdiri dari 3 Sistem Kredit Semester (SKS) yang di lapangan setara dengan 288 jam kerja atau 50-60 hari kerja. Untuk itu setiap mahasiswa wajib memiliki 5 program sehingga UGM yang menerjunkan 27 mahasiswa di Rasau Jaya memiliki 135 total program.

Pada tinjauan lapangan bersama wartawan pada akhir pekan lalu, program pemurnian air menjadi salah satu unggulan dari KKN PPM UGM di Rasau Jaya tahun ini. Hanya dengan biaya Rp 15 ribu rupiah setiap bulan warga bisa mendapat air bersih total hingga ribuan liter per bulan.

"Mayoritas warga memakai sumur bor sedalam hingga 60 meter dengan biaya instalasi sampai puluhan juta," kata Koordinator KKN PPM UGM di Rasau Jaya, Monika Listania Yuliandari. YK/R-1

Kawasan Terpadu Mandiri

"Kami masih melihat ada KT yang belum optimal. Karena itu program revitalisasi menjadi yang paling penting agar produktivitas bisa meningkat. Bayangkan 2 juta hektare KT, betapa besarnya potensi kalau optimal, kemandirian pangan sudah selesai," papar Nurdin.

Di Kecamatan Rasau Jaya, dana dari Kemendes PDTT yang masuk mencapai Rp 40 miliar dan berwujud dalam berbagai infrastruktur seperti Rice Milling, pertokoan, Islamic centre, rumah pintar, dan lain sebagainya. Namun, rice milling sebagai ujung tombak pengolahan padi, menurutnya, belum optimal karena modal, keterbatasan SDM dan manajemen pengelolanya.

Untuk itu, Kemendes PDTT telah menyerahkan seluruh aset yang dibangun ke pemda. Harapannya, aset bisa dimaksimalkan untuk mengoptimalkan potensi daerah. Seperti aset Rice Milling yang nilainya Rp 6 miliar bisa diagunkan ke bank untuk membeli gabah petani di puncak musim panen.

"Selama ini nggak bisa beli gabah karena nggak ada modal. Nah, aset-aset itu bisa diagunkan. Kerjasama dengan KKN PPM UGM juga menyentuh peningkatan kapasitas manajemen, nanti disambungkan dengan BUMdes atau bagaimana terserah pak Bupati," katanya.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengatakan kepemimpinannya akan kembali membawa Kubu Raya sebagai lumbung padi Kalbar.

Nurdin menjelaskan, KT Rasau Jaya sudah berumur 50 tahun. Dan sudah masuk Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) yang saat ini didorong menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB) di ibu kota kecamatannya.

KTM menjadi tujuan dari revitalisasi 63 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia yang kebanyakan masih dalam status tidak berkembang dan berkembang belum mencapai mandiri, status tertinggi sebuah wilayah. Mandiri dalam KTM berarti daerah tersebut sudah bisa memenuhi indikator yang ditetapkan pemerintah seperti infrastruktur jalan, listrik, air, income per kapita, angka pengungguran, harapan hidup, rasio anak sekolah, rasio buta huruf dan sebagainya. Sedangkan KPB adalah indikator pusat kota seperti ketersediaan SMA bahkan kampus, puskesmas, jalan raya dengan tonase besar, pusat perdagangan, dan sebagainya.

"KTM ini akan didorong dengan program Kemendes PDTT, dana desa, dan kerjasama KKN-PPM UGM ini. Nanti tahun depan akan ada evaluasi program 3 tahun, kalau sukses maka kita replika ke 63 KT yang mayoritas ada di Indonesia Timur," paparnya. YK/R-1