Menyertakan Buruh di Program BPJS-TK Tingkatkan Produktivitas

SEMARANG - Kepesertaan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) merupakan insentif bagi perusahaan, bukan beban biaya. Selama ini ada persoalan mindset (pola pikir) perusahaan yang memandang kepesertaan karyawan dalam BPJS Ketenagakerjaan sebagai biaya, bukan insentif.

Hal tersebut dikatakan oleh Ekonom Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, FX Sugiyanto, dalam Sarasehan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (28/6).

Ia menjelaskan menyertakan buruh dalam program BPJS Ketenagakerjaan akan meningkatkan produktivitas mereka sehingga bakal mendongkrak pula kinerja dan keuntungan perusahaan tersebut.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, M Khrisna Syarif, menyatakan BPJS Ketenagakerjaan bertekad memperluas kepesertaan jaminan tersebut, termasuk kepada pegawai pemerintah non-PNS yang selama ini dikelola oleh pemda setempat.

Ia mengapresiasi kepada Pemkab Badung, Bali, Rembang, dan Demak yang sudah memberikan jaminan sosial kepada pegawai pemerintah non-PNS termasuk kepada perangkat desa. Namun, menurut dia, alangkah sinergisnya bila jaminan sosial yang dibiayai oleh APBD tersebut juga bisa dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Segmen pekerja lain yang perlu mendapatkan jaminan yang dibiayai oleh APBD, menurut dia, antara lain petani, nelayan, pegawai nonformal, dan lainnya.

SM/E-3