Menyedihkan bila Radikalisme Ada di Instansi Pemerintah

Perguruan tinggi tersebut merupakan lembaga pendidikan negeri di bawah koordinasi pemerintah pusat melalui Kemenristek. Menyedihkan.

Sebab, di lingkungan lembaga pemerintah sejatinya lebih steril dari paham radikalisme dibanding di luar instansi pemerintah.

Untuk mengupas masalah ini, Koran Jakarta mewawancarai pakar komunikasi politik yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner, Dr Emrus Sihombing. Berikut petikannya.

Bagaiman seharusnya abdi negara?

Sesuai dengan sumpah sebagai abdi negara, setiap pegawai negeri (pemerintah) yang bertugas di sana harus mengimplementasikan, menjaga, " membumikan", melestarikan dan membudayakan nilai-nilai luhur Pancasila.

Karena itu, relasi sosial yang terjadi di lingkungan lembaga pemerintah harus menjadi teladan bagi seluruh lingkungan sosial lain di Indonesia dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila.

Mengapa ada semacam penyimpangan?

Namun, tampaknya yang terjadi sebaliknya. Di perguruan tinggi yang diteliti BNPT tersebut diduga kuat ada penyebaran paham radikalisme.

Merujuk pada dugaan terjadinya penyebaran paham radikalisme di delapan perguruan tinggi milik pemerintah tersebut, harus memunculkan kewaspadaan kita semua.

Bagaimana proses infiltrasi paham radikal di kampus- kampus itu?

Berbagai upaya penanaman paham radikal bisa dalam bentuk diskusi-diskusi yang dirancang secara khusus yang mengarah pada eksklusif dari suatu ideologi tertentu dengan membelokkan pemahaman yang tidak sepatutnya.

Akibatnya, terjadi pengelompokan pegawai atas dasar identitas ideologi yang sempit.

Mengapa paham radikal mudah diserap mereka?

Karena faktor kesamaan paham dalam suatu aliran ideologi tertentu, mereka membentuk komunitas tertentu, baik di kantor dan acapkali relasi mereka berlanjut di luar kantor.

Biasanya mereka ini memiliki rasa in-group yang sangat tinggi, soliditas yang kuat dan sering mengelompok secara eksklusif, serta kohesi sosial di antara mereka sangat erat sekali dari aspek psikologis, sosiologis dan antropologis.

Mereka, satu dengan yang lain menjadi bagian yang tak terpisahkan.

Apa yang harus dilakukan instansi terkait?

Karena itu, menurut saya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) harus bergerak cepat. Jangan sampai ketinggalan "kereta".

Ideologi radikal harus dibuat menjadi tawar dengan sosialisasi dan komunikasi dalam rangka pembudayaan ideologi kebangsaan kita, Pancasila. suradi/AR-3