Menteri LHK: Kebakaran Hutan Kian Meluas

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, untuk mengetahui kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas akhir-akhir ini.

Hasilnya, akan segera diadakan rapat koordinasi (rakor) dengan kepala- kepala daerah serta pejabat terkait guna menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.

"Tadi, Presiden bertanya apakah sudah diperlukan untuk rapat koordinasi lagi karena kebakaran hutan dan lahan eskalasinya naik. Saya minta secepatnya rakor digelar. Sebab, kalau entar-entar (ditunda-tunda) tambah luas kebakarannya.

Sekarang saja, hot spot (titik api) terus tambah, yang awalnya puluhan sekarang jadi ratusan, sekitar 150 titik," kata Siti Nurbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/8).

Siti menambahkan akan menindaklanjuti bersama Sekretaris Kabinet dan mengirimkan surat kepada para kepala daerah yang daerahnya terjadi kebakaran dan rawan kebakaran hutan.

"Saya akan segera menyurati untuk minta rakor seluruh kepala daerah terutama di daerah yang rawan yah, karena ada pemain baru, seperti Aceh, Sultra, Sulut, kemudian NTT," ujar Siti. Kawasan yang rawan kebakaran hutan dan lahan, antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Utara, dan Merauke-Papua.

Ada pula wilayah baru, seperti Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Oleh karena eskalasi kebakaran terpantau meningkat, kewaspadaan juga diperlukan saat ini sampai bulan depan.

"Nah, kemarin waktu rapat di Kantor Kemenko Polhukam, saya melaporkan bahwa kita harus waspada. Karena nanti kalau lihat cuaca tahun lalu, puncaknya ini di Agustus.

Kalau lihat cuaca pada 2015 di September. Jadi, ini (2017) kita harus waspadai ini di Agustus-September, relatif berat. Makanya saya segera mengusulkan untuk rapat koordinasi," tutur Siti.

Pelaku Ditindak

Di Kalimantan Barat, kebakaran hutan dan lahan ada yang kecil di bawah satu hektare, namun ada pula yang sekitar enam hektare. Siti menyeru aparat agar mengejar pelaku pembakaran lahan yang kelewat luas itu. "Sudah ada yang diambil-ambil juga oleh kepolisian.

Sudah diperiksa-periksa juga yang di atas dua hektare ini, kalau di atas enam hektare ini sengaja di dekat-dekat konsesi," ujarnya. Memang aturannya, tak jadi masalah bila sistem berladang yang melibatkan pembakaran lahan itu luasnya di bawah dua hektare. Apalagi itu juga sudah tradisi di Kalimantan Barat.

Namun, bila lebih dari dua hektare, itu tidak diperbolehkan. Di Sumatera Utara, ada 1.100 hektare lahan yang terbakar. Di Riau, 470 hot spot terpantau, namun bila dilihat dari citra satelit ada 5.000 hot spot yang terpantau terbakar.

Masih di Riau dan sekitarnya, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) terpantau sedang, khususnya di Rumbai, Duri, Minas, dan Dumai. Meski begitu, data sangat dinamis, bisa jadi sekarang berubah. Secara umum, di Indonesia ada kenaikan 30 persen hot spot. Solusi kebakaran hutan dan lahan adalah membuat sekat kanal, embung, dan pengeboran sumber air.

Daerah-daerah terbakar biasa mengalami kekurangan air. Bisa pula diterapkan bom air (water bombing) untuk memadamkan api.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dari 158 titik panas hasil pemantauan melalui Satelit Aqua, Terra, SNNP pada catalog modis LAPAN, Senin, pukul 16.00 WIB, terdapat 93 titik berada Kabupaten Merauke dan Memberamo Tengah, Papua. fdl/AR-2