Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis

Menteri LHK Dorong Pertumbuhan dan Kelestarian Lingkungan Ekonomi Biru

Foto : Istimewa

Menteri LHK, Siti Nurbaya membuka acara Pengelolaan Lingkungan Pesisir di Asia Timur Network of Local Government (PNLG) Forum 2022, di Tangerang, Banten, Selasa (25/10). Menteri Siti didampingi Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK, Sigit Reliantoro (kiri).

A   A   A   Pengaturan Font

TANGERANG - Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan selama ini selalu dihadap-hadapkan. Jika ada pertumbuhan ekonomi, di situ akan terjadi kerusakan lingkungan. Sebaliknya, jika ingin ada kelestarian lingkungan maka di situ tidak boleh terjadi pertumbuhan ekonomi. Padahal, keduanya bisa berjalan beriringan. Ekonomi tumbuh, lingkungan pun tetap lestari. Salah satunya melalui konsep ekonomi biru (blue economy).

"Konsep blue economy merupakan suatu konsep yang secara simultan mempromosikan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan, inklusi sosial dan penguatan ekosistem kelautan," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya saat menyampaikan pidato kunci di acara pembukaan Pengelolaan Lingkungan Pesisir di Asia Timur Network of Local Government (PNLG) Forum 2022 yang dilakukan secara hybrid, luring dan daring, dengan mengangkat tema Strengthening Coastal Resilience Towards Sustainable Local Blue Economies, di Kabupaten Tangerang, Banten. Acara berlangsung pada 25-29 Oktober 2022.

Menteri Siti menjelaskan fondasi utama dari konsep ini adalah ekonomi kelautan lestari, berketahanan dan inklusif, yang memerlukan laut bersih, sehat dan produktif, serta ketahanan kawasan pesisir dan ekosistem laut. Karena itu, keberlangsungan suplai barang dan jasa dari laut merupakan hal penting dalam hal kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara di masa depan.

Menurut siaran persnya, pemerintah daerah memiliki peran khusus dan penting dalam pengelolaan lingkungan, terutama kawasan pesisir dan laut mengingat konsekuensi atau dampak dari kegiatan industri di kawasan tersebut ada pada tingkatan dan wewenang di bawah pemerintah lokal.

"Diharapkan melalui regulasi, insentif, pembangunan institusi, partisipasi pemangku kepentingan, riset dan pengembangan kemampuan, serta mekanisme pembiayaan pada sektor-sektor lingkungan, merupakan suatu kondisi yang dapat memungkinkan didukungnya investasi lebih lanju," kata Menteri Siti yang berhasil menurunkan laju deforestasi terendah sepanjang sejarah dalam 20 tahun terakhir ini.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Marcellus Widiarto
Penulis : Marcellus Widiarto

Komentar

Komentar
()

Top