Mensos Tersangka

Peristiwa 13 Juli 2018 berujung pengundururan diri Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham. Peristiwa apa itu? Ketika itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap anggota DPR dari Fraksi Golkar bernisial EMS yang belakangan diketahui bernama lengkap Eni Maulani Saragih dan ditemukan barang bukti berupa uang 500 juta rupiah. Saat itu, anggota Komisi VII yang membidangi energi dan sumber daya mineral itu tengah menghadiri acara ulang tahun putra Idrus Marham.

Usai penangkapan, banyak pihak menghubunghubungkan Eni dengan koleganya di Golkar yang belum lama menjadi Mensos itu. Baru pada awal Agustus, masalahnya menjadi terang. Hubungan antara Eni dan Idrus memang cukup erat dalam konteks memuluskan proyek Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau 1. Posisi Idrus dalam konteks kasus ini ketika menjabat sebagai Sekjen Partai Golkar.

KPK tak membutuhkan waktu lama untuk memeriksa Idrus Marham. Hanya dalam tiga kali pemeriksaan, KPK sudah menetapkan Idrus sebagai tersangka dalam kasus suap korupsi Proyek PLTU I Riau. Menurut KPK, Idrus bersama mantan Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) diduga berperan memuluskan Natural Resources Limited, perusahaan yang salah satu sahamnya dimiliki Johannes B Kotjo, untuk ikut mengerjakan proyek pembangkit listrik itu.

Sebelum penetapan tersangka, Idrus sadar keterlibatannya akan menyeret ke pengadilan Tipikor. Maka, dia mengajukan pengunduran diri dari menteri sosial. Jumat (24/8) pagi, Idrus menghadap Presiden Joko Widodo di Istana. Presien pun menerima pengunduran diri Idrus.

Tak membutuhkan waktu lama, setelah berkonsultasi dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Jokowi memilih dan melantik tokoh Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, sebagai mensos menggantikan Idrus. Agus Gumiwang adalah putra mantan Menteri Pertambangan dan Energi, Ginandjar Kartasasmita. Agus sejak awal mendukung Jokowi. Bahkan dia menerima risiko dipecat dari partainya saat Pilpres 2014 karena ketika itu Golkar mendukung Prabowo Subianto.

Mengenai proyek PLTU Riau- 1 sendiri tak lepas dari perusahaan multinasional Black- Gold Natural Resources Limited atau BlackGold. Dikutip laman BlackGold, 16 Juli 2018, BlackGold bersama konsorsium, menerima letter of intent (LoI) untuk perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA). Ini diumumkan pada awal tahun untuk proyek PLTU Riau-1. Konsorsium terdiri dari BlackGold, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co Ltd. Berkaitan dengan ini, Direktur Utama PLN Sofyan Basir menyampaikan, proyek tersebut dihentikan sementara. Adapun proyek tersebut bernilai 900 juta dollar AS (12,87 triliun kurs 14.300). Proyek pembangkit mulut tambang tersebut digarap lewat anak usahanya bersama konsorsium.

OTT KPK terhadap pimpinan Komisi VII DPR dan mencokok sejumlah pengusaha swasta membuktikan, proyekproyek besar Indonesia yang melibatkan parlemen, kerap dikorup. Idrus sebagai elite Golkar ikut memainkan peran dan bahkan dijanjikan sejumlah uang. KPK menyebut 1,5 miliar rupiah, mungkin angka itu lebih tinggi lagi. Kongkalikong untuk mendapatkan fee dan jatah proyek mestinya sudah tidak ada lagi di era sekarang.

Pemerintah ingin semua proyek dilakukan secara transparan dan tidak ada lagi suap atau korupsi.

Keterlibatan Idrus dalam suap PLTU Riau I ini membuktikan, elite partai masih saja ingin memperkaya diri dengan cara-cara buruk. Gaya hidup dan keinginan cepat kaya dengan segala cara membudaya di kalangan elite partai dan parlemen. Karir panjang yang dibina Idrus sejak muda, kini habis sudah. Partai Golkar pun tercoreng. Juga Kabinet Kerja, tentunya. Idrus menjadi menteri pertama Kabinet Kerja jadi tersangka.