Mensos Minta Bulog Sediakan Beras di "E-Warong"

JAKARTA - Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) naik sebanyak 2,7 juta. Dengan demikian, total jumlah KPM BPNT tahun 2019 berjumlah 12,4 juta orang.

Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan konsekuensi penambahan jumlah KPM adalah adanya penambahan volume beras sebagai item bantuan.

"Karena itu, kami berharap sebanyak 70 persen beras yang disiapkan di E-Warong dapat disediakan oleh Bulog. Saat ini beras dari Bulog yang dipasok untuk KPM sudah 47 persen melalui E-Warong, sementara sisanya berasal dari petani dan pedagang lokal," kata Agus usai rapat koordinasi, di Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (27/5) petang.

Rapat Koordinasi dipimpin oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani. Selain mensos, hadir pula sejumlah menteri dalam pertemuan ini, antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Terkait penyediaan beras, Mensos menyatakan telah disinergikan antara tiga instansi, yakni Kementerian Sosial, Bulog sebagai supply manager, dan Kementerian BUMN.

Menurut Agus, beras yang nanti dibeli KPM tidak hanya ramah di kantong, tetapi juga berkualitas baik. "Program BPNT memberi keleluasaan bagi para KPM agar bisa membeli beras atau telur jenis apapun," kata Mensos.

Agus menambahkan, ke depan, barang yang dibeli tidak sebatas beras dan telur, tapi juga item lain agar ada diversifikasi dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga KPM.

Menko PMK, Puan Maharani, menekankan, tidak ada perubahan skema sejak awal penyelenggaraan PKH dan BPNT. "Kami semua berkumpul disini untuk membahas distribusi bansos yang akan dijalankan bulan Juni mendatang. Hak para penerima bantuan jelas tidak bisa ditunda," katanya.

Sembako Murah

Sementara itu, terkait kartu sembako murah, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat, menyatakan sampai saat ini masih berkembang sejumlah opsi. Di antaranya,

kartu sembako murah diintegrasikan dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sehingga menyatu dengan program BPNT atau merupakan kartu tersendiri.

"Kalau dari yang disampaikan Presiden kan beliau memperlihatkan wujud kartunya. Sehingga bila memang perlu ada kartu tersendiri, maka kartu itu dicetak dan komponen yang ada pada KKS dipindahkan ke kartu sembako," kata Harry.

Dengan demikian, nantinya, komponen dalam kartu sembako adalah BPNT plus. "Jadi tidak hanya sembako tapi juga ada yang lain apakah daging, ikan atau yang lain," katanya.

eko/E-3