Mensos Komitmen Kembangkan Balai Disbailitas Wyata Guna

BANDUNG - Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, berkomitmen mengembangkan balai bagi penyandang disabilitas termasuk di Sentra Wyata Guna, Kota Bandung. Pihaknya berkomitmen memperbaiki gedung dan menambah ruang kelas Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) A Kota Bandung yg berada di wilayah balai tersebut.

"Itu tadi saya mau bicara ini, oke gedung diperbaiki, ruangan ditambah, yang rusak diperbaiki. Kita selesaikan maksudnya seperti itu, apa yang bisa dikembangkan," ujar Risma, saat mengunjungi Sentra Wyata Guna, di Bandung, Selasa (21/2).

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajukan surat permohonan hibah tanah dan bangunan untuk SLBN A Kota Bandung ke Kementerian Sosial (Kemensos). Risma sendiri awalnya menyetujui, tapi kemudian membatalkan permohonan tersebut.

Risma menyebut, pertimbangan untuk menjadikan SLBN A Kota Bandung berada di kompleks Kemensos sebab pada perkembangannya anak-anak disabilitas yang bersekolah butuh pekerjaan. Dia khawatir, hibah akan menutup akses siswa mendapat pelatihan wirausaha.

"Kalau itu saya hibahkan, anak-anak untuk akses usaha tertutup. Biar saja mereka gabung, kita perbaiki sekolahnya. Jadi saya perintahkan perbaikan dan penambahan ruang kelas," jelasnya.

Dia menambahkan, pihaknya menjadikan balai Kemensos bisa menampung semua jenis penyandang disabilitas. Perluasan fungsi tersebut tidak mengubah fungsi utama masing-masing balai seperti Sentra Wyata Guna yang tetap diperuntukan bagi disabilitas netra.

"Sekarang kalau di bandung kami punya balai di sini dulunya hanya menampung tuna netra. Sementara disabilitas itu lengkap. Kalau di Bandung dan sekitarnya tidak ada, terus mereka ke mana?" katanya.

Pelatihan Wirausaha

Mensos mengungkapkan, di setiap balai Kemensos pihaknya mendorong penyandang disabilitas menjadi wirausaha. Pelatihan wirausaha dibutuhkan mengingat menjadikan penyandang disabilitas sebagai pekerja bukan persoalan mudah.

"Kalau saya mengandalkan, misal di UU (nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas) ada minimal 1 persen (perusahaan wajib menyerap tenaga kerja disabilitas), tapi itu sulit. Apalagi sekarang habis Covid banyak yang kena PHK. Jangankan disabilitas, yang normal saja banyak kena PHK," terangnya.

Risma mengatakan, para penyandang disabilitas mampu mandiri dan profesional selama diberi kesempatan dan akses pelatihan. Dia mengimbau agar fasilitas-fasilitas yang ada di Balai Kemensos bisa mendukung penyandang disabilitas menjadi wirausahawan atau pekerja.

"Seperti di Pangudi Luhur, musik kok cuma dipake ekstrakulikuler. Kalau mereka bisa cari uang dari musik, kita bantu," ucapnya.

Dia mengegaskan, pemerintah tidak pernah mengambil untung sepeserpun dari para penyandang disabilitas yang memanfaatkan fasilitas di Balai Kemensos. Pemerintah justru memfasilitas mereka baik ruang maupun pelatihan.

"Kami bukan mengeksploitasi. Itu memang dibuka ajarkan untuk mereka bisa. Kami tidak mungut apa-apa," tandasnya.