Menpan RB: Pelayanan Birokrasi Jangan Hambat Investasi

JAKARTA - Pelayanan birokrasi jangan sampai menghambat proses investasi dan lebih jauh lagi menghambat akselerasi pembangunan ekonomi. Pelayanan birokrasi harus menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi.

Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dalam keterangannya yang diterima Koran Jakarta, Kamis (25/11). Menurut Tjahjo, dari awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan agar reformasi birokrasi dalam pemerintahan, bisa menghilangkan hambatan dalam birokrasi yang sekian lama ini terjadi. Karena selama ini, banyak urusan publik, khususnya proses investasi yang terhambat.

"Nah, keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP), selaras dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo terkait perkembangan ekonomi nasional. Salah satu arahannya adalah untuk segera mendorong realisasi investasi. Bukan hanya memberikan pelayanan yang cepat kepada pengusaha dan masyarakat, hadirnya MPP juga berperan dalam meminimalisir hambatan dalam proses investasi," kata Tjahjo.

Pentingnya, menghilangkan hambatan birokrasi dalam proses investasi, juga ditekankan Menteri Tjahjo saat meresmikan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Katanya, menghilangkan hambatan dalam birokrasi merupakan bentuk nyata reformasi birokrasi dalam pemerintahan. Kehadiran MPP, adalah salah satu instrumen untuk menghilangkan hambatan birokrasi itu. Sebab, MPP mengintegrasikan berbagai pelayanan dalam satu tempat.

"Kemudahan dan kecepatan dalam mengakses layanan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik menjadikan MPP sebagai tempat lahirnya embrio investasi. Tanpa perlu berurusan dengan birokrasi yang berbelit, investor pun mudah mendapatkan izin berusaha yang tentunya dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi," kata mantan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Ia pun berharap dengan hadirnya MPP di Kabupaten Madiun dapat mengembangkan potensi investasi di wilayah tersebut. Sebab embrio investasi dapat tumbuh subur apabila terdapat integrasi pelayanan dalam pengajuan berusaha. Ia yakin,

MPP Kabupaten Madiun ini menjadi daya tarik bagi investor di wilayah yang merupakan lintas Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur ini. "Undang sebanyak-banyaknya investor ke Kabupaten Madiun agar dapat membuka lapangan pekerjaan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi," kata Tjahjo.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, di acara yang sama mengatakan bahwa wilayah Kabupaten Madiun merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang menjadi poros pertumbuhan. Kemudahan akses berkat adanya jalan tol Trans Jawa menjadikan Kabupaten Madiun sebagai daerah yang dapat tumbuh dengan cepat perekonomiannya.

"Berkat komitmen Pemkab Madiun dan jajarannya dalam menghadirkan kemudahan investasi, banyak investor yang bertahan, bahkan bertambah untuk membuka investasi di Kabupaten Madiun. Dan hadirnya MPP di Kabupaten Madiun berdampak nyata atas potensi penciptaan lapangan pekerjaan dan akan terus didorong untuk pertumbuhan investasi," kata Emil.