Menpan RB Dukung Kerja dari Rumah Usai Mudik Lebaran, Ini Alasannya

JAKARTA - Sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selain untuk mendukung kelancaran arus balik mudik lebaran, juga dapat dijadikan kesempatan untuk isolasi mandiri setelah kembali dari kampung halaman. Hal itu sejalan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya berakhir.

"Harapannya, kebijakan work from home ini dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan kasus positif Covid-19," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo menanggapi kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN) boleh bekerja dari rumah seminggu setelah puncak arus balik lebaran, di Jakarta, Senin (9/5).

Menurut Tjahjo, atas dasar itulah, dia sebagai Menpan RB mendukung usulan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar pegawai diberi kesempatan bekerja di rumah seminggu setelah puncak arus balik lebaran. Sebagai tindak lanjutnya, Kemenpan RB yang dipimpinnya telah menetapkan kebijakan bekerja dari rumah bagi ASN yang berlaku selama seminggu setelah puncak arus balik lebaran pada 8 Mei 2022.

"Untuk itu seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) telah diberikan arahan untuk mengatur pembagian jadwal work from home atau WFH di instansinya agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," ujarnya.

Pejabat pembina kepegawaian, kata dia, perlu memastikan bahwa kebijakan bekerja dari rumah pasca mudik ini tidak akan mengganggu layanan pemerintahan. Namun, dengan adanya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong implementasi praktik birokrasi digital memungkinkan aparatur bisa bekerja fleksibel, tanpa batas ruang, dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

"Di luar itu, tahun 2022 merupakan tahun ketiga pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Melihat kembali hasil kerja Kemenpan RBdalam kurun waktu dua tahun yang lalu, saya menilai program kerja Kemenpan RB telah berjalan dengan baik dengan berbagai outcomes kinerja yang berhasil dicapai. Namun demikian," katanya.

Namun, ia menyadari masih terdapat beberapa agenda reformasi birokrasi yang membutuhkan percepatan, yang secara makro diharapkan dapat mendukung pencapaian pembangunan nasional yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tahun 2022 ini, ada beberapa target kinerja yang perlu menjadi perhatian. Pertama, percepatan reformasi birokrasi dan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) di daerah, khususnya di level kabupaten atau kota. Kedua, kolaborasi dalam membangun penerapan reformasi tematik. "Ketiga, akselerasi transformasi digital dalam mendukung birokrasi digital nasional. Keempat, implementasi sistem kerja baru yang efektif, agile, dan kolaboratif pasca penyederhanaan birokrasi. Kelima, percepatan penetapan regulasi manajemen ASN untuk mengakselerasi transformasi pengelolaan sumber daya manusia ASN. Keenam, perbaikan sistem seleksi CASN untuk memastikan proses seleksi CASN 2022 berjalan dengan baik, sehingga menutup ruang kecurangan dalam seleksi CASN," ujarnya.

Target lainnya, kata Tjahjo, mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui smart services yang menekankan pada otomatisasi dan digitalisasi tata kelola pelayanan yang terintegrasi serta mudah digunakan oleh masyarakat. Lalu, di lingkup internal Kemenpan RB,diharapkan dapat terbangun Satu Data Kemenpan RB untuk mendukung decision-making process, serta optimalisasi single digital service platform bidang pendayagunaan aparatur negara dengan kolaborasi yang baik antar-unit kerja guna mengakomodasi kebutuhan pelayanan dari stakeholders.

"Terakhir, saya ingin mengajak kita semua untuk tetap konsisten menjadi contoh penerapan disiplin protokol kesehatan.Pastikan diri dan keluarga telah melakukan vaksinasi lengkap, termasuk vaksin booster," katanya.