Menlu Indonesia Serukan Dialog Inklusif

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi pada Jumat (7/7) mengatakan bahwa Indonesia mendorong terlaksananya dialog inklusif nasional antara semua pemangku kepentingan di Myanmar untuk membantu menyelesaikan konflik di sana.

Keterlibatan awal telah terjadi dan berlanjut, kata Menlu Retno, karena langkah awal itu sangat penting dalam membangun kepercayaan di antara berbagai pihak dan membantu mempersempit perbedaan.

"Keterlibatan awal juga kunci dalam mendorong de-eskalasi kekerasan dan meninggalkan penggunaan kekerasan. Namun, keterlibatan bukanlah tujuan tetapi sarana untuk mencapai tujuan dialog inklusif untuk mencapai perdamaian yang tahan lama," ucap dia.

Pernyataan Menlu Retno itu disampaikan saat konferensi pers rutin kementerian luar negeri di Jakarta. Ia mengatakan, sekarang saatnya mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan dialog nasional yang inklusif.

"Dialog inklusif adalah satu-satunya jalan ke depan jika para pihak menginginkan perdamaian yang bertahan lama di Myanmar. Semua pihak eksternal harus mendorong dialog inklusif di Myanmar," ucap Menlu Retno.

Dia menambahkan bahwa Indonesia saat ini adalah ketua Asean dan Indonesia telah melakukan 110 keterlibatan intensif dan inklusif dengan para pemangku kepentingan secara langsung, secara virtual dan melalui telepon, dalam tujuh bulan terakhir. Keterlibatan itu termasuk beberapa keterlibatan langsung dengan menteri luar negeri Dewan Administrasi Negara (SAC), rezim militer junta, dan pemerintah bayangan Myanmar, National Unity Government (NUG).

Menlu Retno pun menyampaikan pentingnya dialog inklusif selama pertemuan tersebut.

Kantor Utusan Khusus ketua Asean untuk Myanmar juga telah melakukan keterlibatan dengan organisasi perlawanan etnis (EROS), perwakilan partai politik dan organisasi masyarakat sipil, dan pihak lain di Myanmar. Selain itu, Indonesia juga telah menjalin kerjasama dengan negara tetangga Myanmar dan pelaku lainnya.

Menlu Retno mengatakan keterlibatan dengan pihak-pihak utama adalah kunci dalam mengimplementasikan rencana perdamaian lima poin yang diadopsi oleh Asean pada April 2021 yang menyerukan dialog di antara semua pihak, penghentian segera kekerasan di Myanmar, penunjukan utusan khusus Asean untuk memfasilitasi mediasi, bantuan kemanusiaan dan kunjungan delegasi Asean ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Hentikan Kekerasan

Selama ini Asean dianggap lamban dan tidak efektif dalam menyelesaikan masalah regional, terutama soal Myanmar. Negara itu dilanda kekacauan sejak Februari 2021, ketika militer menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis melalui kudeta. Kekerasan pasca-kudeta telah menyebabkan ribuan warga sipil terbunuh dan ratusan ribu orang mengungsi.

Menlu Retno menekankan bahwa kekerasan di Myanmar perlu dihentikan untuk memungkinkan situasi yang kondusif untuk melakukan dialog yang inklusif.

"Tanpa dialog inklusif, tidak akan ada penyelesaian damai yang diterima semua pihak, dan tidak akan ada perdamaian abadi di Myanmar," kata dia. "Konflik hanya dapat diselesaikan jika para pihak memiliki semangat dan komitmen yang tulus untuk menciptakan perdamaian," imbuh dia. ST/Ant/I-1