Menlu ASEAN Tegaskan 5PC Tetap Jadi Acuan Atasi Krisis Myanmar

JAKARTA - Para menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menegaskan kembali posisinya bahwa Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus/5PC) tetap menjadi acuan utama untuk mengatasi krisis politik di Myanmar.

Mereka juga mengecam keras tindakan kekerasan yang terus berlanjut, termasuk serangan udara, penembakan artileri, dan penghancuran fasilitas umum.

Para diplomat top ASEAN berada di Jakarta minggu ini untuk pertemuan menteri luar negeri tahunan dan pertemuan terkait, yang diselenggarakan oleh Indonesia sebagai ketua kelompok saat ini.

Dalam komunike bersama yang dikeluarkan Kamis (13/7) malam, para menterimendesak semua pihak yang terlibat untuk mengambil "tindakan nyata untuk segera menghentikan kekerasan tanpa pandang bulu, mengecam setiap eskalasi dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengiriman bantuan kemanusiaan dan dialog nasional yang inklusif".

Myanmar berada dalam krisis sejakmiliter merebut kekuasaan dalam kudeta pada awal 2021 melawan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi.

Di sela-sela pertemuan minggu ini, Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai mengatakan kepada wartawan bahwa dia bertemu Aung San Suu Kyi pada hari Minggu, pertemuan pertama Suu Kyi dengan seorang utusan asing sejak ditahan.

Pada Juni, Thailand mengadakan pertemuan informal dengan militer Myanmar.Pertemuan itu tidak dihadiri oleh sebagian besar anggota ASEAN, termasuk Indonesia, ketua saat ini.

Tidak merinci apa saja kegiatannya tetapi menlu Thailand mengatakan: "Kami menegaskan kembali persatuan ASEAN dan menegaskan kembali bahwa setiap upaya harus didukung, sejalan dengan (Konsensus Lima Poin) dan berkoordinasi dengan ketua ASEAN."

Sengketa LTS

Sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS) juga dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Keprihatinan diungkapkan oleh beberapa menteri atas reklamasi lahan, kegiatan, insiden serius di daerah tersebut, termasuk tindakan yang membahayakan keselamatan semua orang, (dan) kerusakan lingkungan laut," kata para menteri dalam komunike tersebut.

Mereka mengatakan sengketa itu telah mengikis kepercayaan dan keyakinan, meningkatkan ketegangan, dan dapat merusak perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan.

"Kami menegaskan kembali pentingnya menjaga dan mempromosikan perdamaian, keamanan, stabilitas, keselamatan, dan kebebasan navigasi di dalam dan di atas LTS dan mengakui manfaat memiliki LTS sebagai lautan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. "

Sebelumnya pada Kamis, menteri luar negeri ASEAN bertemu dengan diplomat top Tiongkok Wang Yi. Merekamenyepakati pedoman untuk mempercepat negosiasi kode etik Laut Tiongkok Selatan.

Tiongkok mengklaim sebagian besar LTS, tetapi anggota ASEAN Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam juga mengklaim.

Selama bertahun-tahun, negara-negara ASEAN dan Amerika Serikat telah menantang klaim teritorial Tiongkok dan mencoba menegosiasikan kode etik untuk menyelesaikan perselisihan.

Namun, negosiasi terhenti karena berbagai alasan, seperti pandemi Covid-19 baru-baru ini, yang membuat pertemuan tatap muka menjadi lebih sulit.

"Kami menekankan perlunya mempertahankan dan mempromosikan lingkungan yang kondusif bagi negosiasi kode etik, dan dengan demikian menyambut langkah-langkah praktis yang dapat mengurangi ketegangan dan risiko kecelakaan, kesalahpahaman, dan kesalahan perhitungan," kata para menteri dalam komunike bersama.