Menkominfo: Tindak Tegas Pengelola Saracen

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, kasus Saracen News ini pasti akan ditindak tegas dan sedang dideteksi siapa-siapa saja yang terkait. Hal itu dikemukakan Rudiantara saat rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Lantai 2, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/8).

"Presiden menginstruksikan untuk segera menuntaskan dan mencari tahu siapa dalang dari Saracen News ini, karena apabila tidak ditindak maka akan sangat merusak kestabilan di sosial media," ujar Rudiantara mengutip kata Presiden. Lebih jauh Rudiantara menegaskan, Kemenkominfo masih bekerja sama dengan Polri karena tidak bisa bekerja sendiri harus saling bekerja sama.

Sudah lama kami dan Polri mengidentifikasi akun-akun yang terindikasi memberikan informasi hoax dan ujaran kebencian khususnya kepada Presiden. Dengan bukti-bukti yang dimiliki, barulah bisa ditindak akun-akun yang terindikasi dapat merusak keutuhan bangsa. Sementara anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid menyinggung tentang akun Saracen News yang sampai sekarang belum juga diblokir.

Menteri Rudiantara menanggapinya dengan menjelaskan bahwa kenapa sampai sekarang akun Saracen News belum diblokir juga, itu karena sampai saat ini akun tersebut masih dalam tahap penyidikan Polri agar bisa ditelusuri dalang dari pemilik akun tersebut sekaligus siapa saja yang membantu dalam hal sumber dana dan semacamnya.

"Sejak Telegram diblokir, kami juga menginstruksikan kepada seluruh perusahaan platform agar taat dan mengikuti regulasi di negeri ini karena mereka berbisnis dan mencari uang di sini, sudah secara otomatis mereka harus patuh kepada kita," kata Rudiantara. Lebih lanjut Rudiantara menyatakan, kasus Saracen News ini telah menjadi isu nasional karena setiap hari ratusan bahkan ribuan pengelola Saracen News memberikan info hoax di media sosial sehingga menimbulkan kegaduhan-kegaduhan politik yang mengganggu stabilitas nasional.

Sedang anggota Komisi IDPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pereira mengajak bersama-sama dengan pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo dan Polri agar mempunyai suatu sistem induk yang bisa mengontrol baik teknis dan aturan di dunia maya sehingga ancaman di dunia maya tidak lagi mengancam obyek-obyek vital Negara. Hal senada diutarakan anggota Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid yang mengusulkan agar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dipercepat beroperasinya karena saat ini Negara kita sudah dalam keadaan darurat bermedia sosial. rag/AR-3