Menko Luhut Binsar Pandjaitan: Pemerintah Tak Ingin Ulangi Kesalahan Negara Maju Sebabkan Krisis Iklim Demi Kejar Pertumbuhan Ekonomi

"Indonesia akan fokus untuk menghindari kesalahan negara-negara maju dalam strategi pertumbuhan mereka terdahulu yang tidak berbasiskanlow carbon sehingga krisis iklim terjadi," katanya dalam Webinar Ancaman Resesi Global: Transisi Ekonomi Hijau di Persimpangan Jalan yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (24/10).

Luhut menjelaskan pemerintah juga aktif mendorong konsep common but differentiated responsibilities(CBDR atau prinsip tanggung jawab bersamaan dengan bobot yang berbeda) terhadap krisis iklim dunia.

Dalam data yang dimilikinya, Luhut mengungkapkan tingkat emisi CO2 per kapita Indonesia ada di level 2,3 ton per kapita, masih jauh di bawah rata-rata global yang mencapai sebesar 4,5 ton per kapita. Angkanya pun jauh di bawah negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang sudah mencapai 14,7 ton per kapita. "Artinya diperlukan inisiatif pengurangan emisi yang berkeadilan di tataran global di mana negara-negara maju harus memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar dalam kontribusi penghentian krisis iklim yang kita hadapi," katanya.

Indonesia sendiri telah mengumumkanEnhancedNDC (UpdateNDC) yang lebih ambisius di mana target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia dengan kemampuan sendiri meningkat ke 31,89 persen, sedangkan target dengan dukungan internasional meningkat ke 43,20 persen.

Namun, Luhut menegaskan, meski targetnya terus bertambah, tetapi semua upaya dan strategi pencapaian tidak boleh mengganggu pertumbuhan ekonomi. "Ini sangat penting. Jadi saya ulangi apapun yang kita lakukan tidak boleh mendistorsi pertumbuhan ekonomi kita ke depan," katanya.

Oleh karena itu, Luhut mengungkapkan ada sejumlah upaya yang akan dan tengah dilakukan Indonesia, yakni elektrifikasi industri dan sistem ekonomi salah satunya dengan kebijakan kendaraan listrik (EV).

Begitu pula investasi yang kini difokuskan untuk menarik investasigreen industry (industri hijau) di sepanjang rantai nilai. Pemerintah, lanjut Luhut, juga mengeksplorasi strategi untuk memaksimalkan nilai ekonomi karbon karena memiliki 15 persen dari potensi natural climate solution(solusi iklim alami) di dunia.

Saat ini pemerintah sedang menyiapkan bauran kebijakan yang terintegrasi terkait nilai ekonomi karbon termasukcarbon marketdancarbon taxyang dapat mencapai dua tujuan, yaitu menurunkan emisi dan mengakselerasi monetisasi dari potensiblue carbon economy. "Perlu ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan transisi energi. Sebagai contoh pembangunan Kaltara Industrial Estateakan menggunakan energi terbarukan berupahydropower sebagai tulang punggung suplai energi industri tersebut," katanya. (ant/KoranJakarta)