Menko Airlangga: 399 Pemda Masuk Kategori Digital

Ketiga, penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah. Saat ini terdapat 24 dari 27 BPD yang memiliki layanan digital banking, namun hanya 19 BPD yang memiliki izin pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

"Tentu implementasi P2DD dan kerja sama dengan berbagai lembaga yang tentunya ini bisa dilakukan dengan memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga, baik dalam negeri maupun internasional," imbuhnya.

Pada kesempatan sama, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menjelaskan perlu terobosan berkelanjutan untuk memastikan seluruh pemda di Indonesia menerapkan transaksi berbasis digital pada tata kelola keuangan.

Dia mengatakan digitalisasi dalam ekosistem transaksi keuangan daerah merupakan bagian dari transformasi ekonomi digital yang memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia.

Halaman Selanjutnya....