Menjaga Kelas Menengah

Laporan Bank Dunia berjudul Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class telah membuat pemerintah Indonesia semringah. Disebutkan, 45 persen penduduk Indonesia atau 115 juta orang telah berhasil keluar dari garis kemiskinan. Indonesia juga dikatakan telah membuat kemajuan luar biasa dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang sekarang berada di bawah 10 persen serta berhasil menumbuhkan kelas menengah menjadi 20 persen atau sekitar 52 juta orang.

Guna mempertahankan kondisi masyarakat tersebut, Bank Dunia merekomendasikan pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang tepat untuk mendorong mereka masuk ke kalangan menengah. Sebab, permintaan dari kelas menengah dapat mendorong pertumbuhan. Mereka adalah sumber dari hampir setengah total pengeluaran rumah tangga di Indonesia. Selain itu, mereka juga berinvestasi lebih banyak dalam sumber daya manusia.

Dengan kebijakan yang tepat untuk memperluas kelas menengah dapat membuka potensi pembangunan Indonesia dan mendorong Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi.

Untuk mendukung jutaan orang yang memiliki aspirasi untuk menjadi bagian kelas menengah, Indonesia perlu menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dengan upah yang lebih baik. Lalu, didukung oleh sistem yang kuat untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan jaminan kesehatan universal.

Bank Dunia menekankan, hal itu memerlukan perbaikan lingkungan usaha dan investasi pada infrastruktur.

Selain itu, yang juga akan diperlukan adalah perluasan akses jaminan sosial untuk perlindungan dari guncangan kesehatan dan ketenagakerjaan yang mengikis keuntungan ekonomi dan peluang mobilitas ke atas bagi jutaan orang yang ingin masuk dalam kelas menengah.

Soalnya kemudian, kondisi perekonomian global selalu mempengaruhi dalam negeri. Terbukti, perekonomian Indonesia pada tahun lalu cenderung menurun, bahkan pada tahun ini diperkirakan tak jauh beda. Runyamnya, laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang realisasi investasi pada tahun 2019 yang melebihi target, yakni sebesar 809,6 triliun rupiah, ternyata lemah dalam menciptakan lapangan kerja. Artinya, meskipun pemerintah telah melampaui target investasi yang ditetapkan, namun daya serap tenaga kerja masih belum bisa optimal. Data menunjukkan bahwa tenaga kerja yang bisa terserap dari tahun 2018-2019 relatif sedikit jika dibandingkan tahun 2015.

Tak cuma itu, investasi di sektor manufaktur tercatat menurun dalam tiga tahun berturut-turut. Secara historis, realisasi investasi pada sektor manufaktur sempat mencapai puncaknya pada tahun 2016 dengan nominal mencapai 335,8 triliun rupiah. Namun setelah tahun tersebut, investasi pada sektor manufaktur terus jeblok. Data terbaru sepanjang tahun 2019, realisasi investasi di sektor manufaktur hanya sebesar 216 triliun rupiah.

Jika mengacu pada rekomendasi Bank Dunia agar pemerintah membuat kebijakan yang tepat untuk memperluas kelas menengah dapat membuka potensi pembangunan dan mendorong menjadi negara berpenghasilan tinggi maka investasi di sektor manufaktur mesti berkualitas. Sebab, industri berkontribusi untuk menciptakan lapangan kerja, karena sifat dari industri di Indonesia adalah padat karya.

Artinya, penciptaan lapangan kerja perlu terus dikebut terutama seiring dengan semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Ini penting, agar masyarakat miskin yang baru saja keluar dari garis kemiskinan kemudian masuk dalam kelas menengah, yang jumlahnya mencapai 45 persen dari penduduk Indonesia atau sebanyak 115 juta orang, tidak kembali miskin.