Meningkat Tiap Tahunnya, Realisasi Kartu Kredit Pemerintah Capai Rp427 M per Triwulan II-2023

Sri Mulyani menjelaskan penggunaan KKP membuat pemerintah mampu melakukan pelacakan jauh lebih cepat dan akurat mengenai belanja satuan kerja.

"Dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah, kita bisa lebih akuntabel dan bersifat akurat serta tepat waktu dalam memonitor penggunaan anggaran belanja pemerintah," jelas Menkeu.

Pemerintah juga meluncurkan KKP Domestik yang memfasilitasi pembelian barang dan jasa pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan skema pembayaran Kartu Kredit Pemerintah yang prosesnya dilakukan secara domestik.

Dalam mendukung implementasi KKP, Bank Indonesia (BI) merilis layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk KKP pada tahun lalu dan kartu berbentuk fisik pada tahun ini.

Peluncuran KKP Domestik oleh BI adalah bentuk implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang tahap awalnya dilakukan melalui interkoneksi QRIS.
Halaman Selanjutnya....