Menggerakkan Masyarakat untuk Melawan Korupsi: Gerakan HMS Band Melalui Musik dan Lirik Lagu BLBI Gate di Car Free Day Jakarta

Melalui salah satu lagu andalannya, "BLBI Gate," Hardjuno mendesak pemerintah untuk menyelesaikan kasus BLBI Gate, yang merupakan skandal korupsi keuangan terbesar di Indonesia. Pasalnya, BLBI Gate telah menjadi sumber bencana bagi keuangan negara saat ini. "Kami tidak akan berhenti dalam memerangi korupsi di Indonesia agar kejahatan korupsi lenyap dari negeri ini. Kami sadar bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Namun, komitmen dalam perjuangan melawan koruptor harus tetap menyala," tambahnya.

Lirik lagu "BLBI Gate" ini mencerminkan kritik sosial terhadap maraknya korupsi di Indonesia yang telah mulai meresahkan masyarakat. "Kami berharap lirik lagu ini akan membangkitkan semangat masyarakat untuk melawan korupsi," lanjutnya. Dia berharap bahwa pemerintah akan tergerak untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Melanjutkan pembicaraan mengenai upaya Gerakan HMS Band dalam melawan korupsi, Hardjuno, pendiri The HMS Band, menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap beban utang abadi yang menjerat bangsa Indonesia. Terutama karena utang ini dibayar dengan susah payah melalui pajak yang dikumpulkan dari seluruh rakyat Indonesia. "Dan kelak, utang abadi ini akan dibayar oleh anak cucu kita yang akan menjadi pemilik negeri ini di masa depan. Jika tidak diwaspadai, ini bisa menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa dan negara kita," tegasnya.

Sasmito Hadinegoro, pendiri The HMS Band, menambahkan bahwa karya seni ini merupakan bentuk perjuangan untuk membela rakyat serta mendidik dan mencerdaskan masyarakat. "Semoga karya ini dapat membangkitkan semangat generasi muda untuk turut melawan penindasan dan korupsi, sehingga kita dapat membebaskan negeri ini dari jeratan hutang abadi. Masa depan bangsa ini akan sulit jika tidak ada perbaikan menyeluruh terhadap kasus BLBI Gate dan Century Gate, serta kebijakan Tata Kelola Keuangan Negara yang diduga melanggar amanah UU No 17 tahun 2003, yang harus transparan dan akuntabel," tutupnya.

"Saat rakyat ingin sejahtera, pemimpin harus benar-benar menyadari bahwa rakyat memiliki uang. Tidak cukup hanya melakukan blusukan. Rakyat selalu membayar pajak, sehingga uang itu harus digunakan untuk kesejahteraan mereka. Jangan sampai uang tersebut justru digunakan untuk membayar bunga akibat kasus BLBI," ujar Sasmito.
Halaman Selanjutnya....