Mengejutkan, Pengadilan Thailand Berhentikan Prayuth Chan-o-cha dari Jabatan Perdana Menteri

Prayuth memerintah sebagai kepala dewan militer setelah ia menggulingkan pemerintah terpilih Thailand pada 2014.

Dia menjadi perdana menteri sipil pada 2019 setelah pemilihan yang diadakan di bawah konstitusi rancangan militer 2017, ketika batas masa jabatan delapan tahun untuk seorang perdana menteri ditetapkan. Pemilu Thailand berikutnya dijadwalkan pada Mei tahun depan.

Sementara itu, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai mengatakan perintah penangguhan dari Mahkamah Konstitusi tidak berdampak pada rencana negara itu menjadi tuan rumah KTT kepemimpinan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) pada November mendatang.

Prawit tidak memiliki masalah kepercayaan di mata komunitas internasional, kata Don.