Mengagetkan, Sedang Santai di Mal Jakarta Pejabat Ini Ditangkap KPK
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.
Foto: ANTARA/HO-Humas KPKJakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa penangkapan terhadap Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud terjadi di salah satu mal di Jakarta.
"Iya benar," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfimasi di Jakarta, Kamis.
Sebelumnya, 11 orang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim penindakan KPK. Adapun perinciannya tujuh orang ditangkap di Jakarta, yaitu Abdul Gafur Mas'ud, beberapa aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Penajam Paser UtaraKalimantan Timur, dan pihak swasta.
Sedangkan empat orang lainnya ditangkap di Kalimantan Timur terdiri atas unsur ASN Pemkab Penajam Paser Utara dan pihak swasta.
Saat ini, mereka sedang diperiksa intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Dalam OTT tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti uang dalam pecahan rupiah yang jumlahnya akan kembali dihitung dan dikonfirmasi kepada pihak-pihak terperiksa.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan bahwa penangkapan Abdul Gafur Mas'ud dan kawan-kawan terkait dengan dugaan penerimaan suap dan/atau gratifikasi.
Sesuai dengan KUHAP, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap tersebut.
Redaktur: Marcellus Widiarto
Penulis: Antara
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Cagub Khofifah Pamerkan Capaian Pemprov Jatim di Era Kepemimpinannya
- 2 Ini Klasemen Liga Inggris: Nottingham Forest Tembus Tiga Besar
- 3 Cawagub Ilham Habibie Yakin dengan Kekuatan Jaringannya di Pilgub Jabar 2024
- 4 Cagub Luluk Soroti Tingginya Pengangguran dari Lulusan SMK di Jatim
- 5 Cagub Risma Janji Beri Subsidi PNBP bagi Nelayan dalam Debat Pilgub Jatim
Berita Terkini
- Wamensos Sebut Instrumen untuk Makan Bergizi Gratis Sudah Kuat
- BGN Sebut Hasil Uji Coba Makan Bergizi Gratis Dievaluasi Secara Berkala
- Ini Klasemen Liga Inggris: Liverpool Naik Puncak, Forest Tembus Tiga Besar
- Tindak Tegas, Polda Sumut Sita 55,95 Kg Sabu-sabu
- Arah Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Selaras