Mendikbudristek Tegaskan Skripsi Merupakan Hak Perguruan Tinggi

JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menegaskan kebijakan skripsi merupakan hak perguruan tinggi. Adapun pemerintah memberikan kemerdekaan bagi perguruan tinggi merancang kelulusan mahasiswanya.

"Pemerintah, kita mengoreksi, kita memberikan kemerdekaan untuk masing-masing perguruan tinggi, fakultas, program studi untuk memikirkan bagaimana merancang status kelulusan mahasiswa," ujar Nadiem, dalam Rapat Kerja dengan DPR RI, di Jakarta, Rabu (30/8).

Dia mengatakan imbas dari adanya kebijakan Merdeka Belajar Episode 26 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi membuat publik mengira pemerintah menghapuskan skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa jenjang sarjana. Menurutnya, kalau ada perguruan tinggi merasa masih perlu skripsi, itu adalah hak mereka.

Nadiem menegaskan bahwa perguruan tinggi kini memiliki ruang gerak lebih luas untuk berdiferensiasi misi, beban administrasi dan finansial untuk akreditasi berkurang, serta lebih adaptif dan fokus pada peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi.

"Jangan keburu senang dulu bagi semuanya karena kebijakannya adalah keputusan itu dilempar ke perguruan tinggi. Reformasinya jangan Kemendikbudristek menghilangkan skripsi, tidak boleh mencetak di jurnal. Yang kita lakukan hak itu dipindah ke perguruan tinggi," jelasnya.
Halaman Selanjutnya....