Mendagri Klarifikasi Soal ASN Tak Harus Netral

JAKARTA- Ramai diberitakan pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak harus netral yang diungkapkannya di depan para calon ASN yang sedang menjalani Pendidikan dan Latihan (Diklat) kepemimpinan di Jogyakarta. Lantas pernyataan itu dikaitkan dengan konteks pemilihan umum.

Menteri Tjahjo pun banyak dikritik karena dianggap mendorong ASN untuk tak netral dalam pemilu. Sementara aturan pemilu menegaskan ASN harus netral. Menteri Tjahjo pun merasa perlu memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang banyak disorot tersebut. Kata Tjahjo, ada yang salah mengartikan dan salah memahami pernyataannya. Sampai kemudian keluar berita bahwa seolah- olah dirinya sebagai Mendagri mengajak ASN untuk tidak netral. Padahal, pernyataan agar ASN tidak netral, bukan dalam konteks pemilu. Tapi dalam konteks kebijakan.

"Soal ASN harus tidak boleh netral dalam arti dicermati ASN harus tegak lurus pada kebijakan presiden, gubernur, bupati, wali kota sebagai atasannya," kata Tjahjo, di Jakarta, Minggu (3/3).

Artinya, lanjut Tjahjo, ketika kebijakan itu telah ditetapkan, baik itu oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota, maka seluruh ASN harus ikut bertanggungjawab mensosialisasikan dan menjaga keputusan tersebut. Ini yang kemudian dipelintir, seolah-olah ia mengajak ASN tidak netral dalam pemilu. Padahal, kalau membaca utuh pidatonya di depan para calon ASN yang sedang menjalani Pendidikan dan Latihan (Diklat) kepemimpinan di Jogyakarta, maksud dari pernyataannya tak seperti itu. Pernyataan dia soal ASN tidak harus netral, dalam konteks harus ikut mensosialisasikan dan mengawal keputusan yang telah diambil pemerintah. ags/AR-3