Mendagri: Camat Harus Awasi Dana Desa

JAKARTA- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, peran camat sangat strategis. Karena camat adalah representasi atau perpanjangan tangan dari pemerintahan daerah. Ia adalah koordinator dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Sebagai koordinator, salah tugasnya adalah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pemerintahan di bawahnya, yakni desa dan kelurahan. Karenanya dalam konteks implementasi dana desa, camat diharapkan ikut berperan memastikan dana tersebut tepat sasaran.

"Salah satunya memantau jalannya dana desa yang digunakan tepat guna sesuai prioritas yang dibutuhkan," ujar Tjahjo ketika memberikan sambutan pembukaan Rapat Koordinasi nasional (Rakornas) Camat se-Indonesia di Jakarta, Rabu (20/3).

Dalam Rakornas yang bertajuk "Peran Strategis Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan dan Desa serta Inovas Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan," di Hotel Hotel Ciputra di Jakarta, juga hadir Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang mengatakan camat adalah koordinator pemerintahan desa. Manager level menengah.

Sri Mulyani kemudian menyinggung soal dana desa yang terus naik nilainya. Maka, dalam konteks dana desa, peran camat sangat penting. Camat punya kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan desa. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Karenanya ia sangat berharap, camat ikut mengawasi dan mengawal implementasi dana desa sehingga tepat sasaran. Sehingga hasilnya dirasakan masyarakat.

"Camat tolong bantu awasi dan kawal bersama dana kelurahan dan dana desa yang alokasinya meningkat setiap tahun," katanya.

Jangan sampai, kata dia, dana desa yang digelontorkan begitu besar, lantas tidak ada hasilnya. Apalagi sampai dikorupsi. Dalam konteks ini, peran camat diharapkan bisa mencegah itu. Camat harus ikut memastikan, dana desa digunakan secara tepat sasaran. Out putnya dirasakan warga desa yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

"Saya paling tidak suka kalau ada anggaran dialokasikan, tapi tidak ada kinerjanya dan tidak ada hasilnya, saya lebih benci lagi kalau dikorupsi, itu bentuk kejahatan. Oleh karenanya mari kita kawal dana desa. Kita tidak ingin dana desa naik, tapi masyarakat desa tidak sejahtera," katanya. ags/AR-3