Membenahi Nasib Petani

Oleh Riza Multazam Luthfy

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kondisi pertanian Indonesia. Katanya, petani harus memperoleh nilai tukar hasil pertanian sebesar-besarnya. Hal ini tak mungkin terwujud bila pola kerja dan pengolahan panen masih konvensional. Para petani juga tidak akan mengantongi keuntungan maksimal andai mengandalkan lahan kecil dan mengurusnya hingga masa panen tiba. Padahal, nilai tambah yang melimpah justru berada pada proses agrobisnis. Maka, perlu diciptakan banyak badan usaha atau korporasi guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

Ungkapan Presiden Jokowi menunjukkan, gairah mengangkat harkat dan martabat petani yang mayoritas bermukim di perdesaan. Pasokan beras kaum urban tergantung pada hasil kerja mereka. Gagal panen membuat beras di perkotaan semakin terbatas. Bisa dipastikan, tanpa kebijakan impor, cadangan beras menipis.

Sayangnya, kebijakan pemerintah dari masa ke masa seringkali kurang berpihak pada bidang agraris. Para petani mengaku, terutama setelah reformasi, hasil sawah tidak pernah memuaskan. Dari tahun ke tahun, hasil panen selalu menurun. Lantaran menerima berbagai jenis padi dan pupuk kimia, tanah jenuh. Imbasnya, kualitas dan kuantitas beras kurang baik. Hal ini berbeda dengan tahun 1980-an karena hasil panen amata memuaskan. Keringat petani benar-benar dihargai. Mereka cukup menggantungkan hidup dari sawah. Kini, mereka mesti mencari sumber keuangan lain.

Ledakan kapitalisme beberapa dasawarsa terakhir yang begitu dahsyat turut meroketkan angka kemiskinan dan penderitaan petani. Dengan alasan keuntungan serta berbagai kepentingan, para pemodal sengaja mengusung model ekonomi barat ke perdesaan. Tapi tidak dalam rangka mengakrabkan desa dengan perkembangan zaman dan modernitas, melainkan cenderung menjadikan desa terperosok.
Halaman Selanjutnya....