![Meksiko Putuskan Hubungan Diplomatik Setelah Polisi Ekuador Menyerbu Kedutaan Besarnya](https://koran-jakarta.com/images/article/meksiko-putuskan-hubungan-diplomatik-setelah-polisi-ekuador-menyerbu-kedutaan-besarnya-240407013117.jpeg)
Meksiko Putuskan Hubungan Diplomatik Setelah Polisi Ekuador Menyerbu Kedutaan Besarnya
![Meksiko Putuskan Hubungan Diplomatik Setelah Polisi Ekuador Menyerbu Kedutaan Besarnya](https://koran-jakarta.com/images/article/meksiko-putuskan-hubungan-diplomatik-setelah-polisi-ekuador-menyerbu-kedutaan-besarnya-240407013117.jpeg)
Mantan wakil presiden Ekuador yang mendapat suaka ditangkap di Kedutaan Besar Meksiko, di Quito, setelah penggerebekan yang mengejutkan, Jumat (5/4) malam.
Organisasi tersebut menambahkan bahwa mereka menganggap pertemuan dewan permanennya "perlu untuk mengatasi masalah ini," namun tidak menentukan tanggalnya.
Bárcena pada hari Jumat mengatakan Meksiko akan membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional "untuk mengecam tanggung jawab Ekuador atas pelanggaran hukum internasional." Dia juga mengatakan diplomat Meksiko hanya menunggu pemerintah Ekuador memberikan jaminan yang diperlukan untuk kepulangan mereka.
Noboa menjadi presiden Ekuador tahun lalu ketika negara tersebut memerangi kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya terkait dengan perdagangan narkoba. Setelah sekelompok orang bersenjata menyerang sebuah stasiun televisi selama siaran langsung pada bulan Januari, ia menyatakan negara tersebut berada dalam "konflik bersenjata internal" dan menetapkan 20 geng penyelundup narkoba sebagai kelompok teroris yang memiliki izin untuk "dinetralisir" oleh militer.
Peneliti Amerika Latin di Dewan Hubungan Luar Negeri, Will Freeman, mengatakan, keputusan mengirim polisi ke kedutaan Meksiko menimbulkan kekhawatiran atas langkah-langkah yang ingin diambil Noboa agar bisa terpilih kembali. Masa jabatannya berakhir pada tahun 2025 karena ia hanya terpilih untuk mengakhiri masa jabatan mantan Presiden Guillermo Lasso.
"Saya sangat berharap Noboa tidak beralih ke arah Bukele," kata Freeman mengacu pada Presiden El Salvador Nayib Bukele, yang kebijakannya yang keras terhadap kejahatan telah banyak dikritik oleh organisasi hak asasi manusia. "Itu berarti kurang menghormati supremasi hukum demi meningkatkan popularitasnya menjelang pemilu . "
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Selocahyo Basoeki Utomo S
Komentar
()Muat lainnya