Mayoritas Rakyat Percaya Pemilu Jurdil

JAKARTA - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengeluarkan hasil survei terbarunya mengenai kondisi demokrasi masyarakat pasca gelaran Pemilu 2019. Hasil survei menunjukkan mayoritas rakyat Indonesia percaya bahwa pemilihan Presiden dan anggota DPR pada 17 April 2019 berjalan secara jujur, adil, bebas, langsung, dan rahasia, dengan perolehan angka mencapai 68-69 persen warga. Sedangkan yang menganggap kurang atau tidak jurdil hanya 27-28 persen.

"Anggapan bahwa Pemilu 2019 tidak berlangsung jurdil tidak sejalan dengan penilaian mayoritas warga Indonesia, di mana 68-69 persen warga menganggap Pemilu berlangsung jurdil," kata Direktur Program SMRC, Sirojudin Abbas, saat pemaparan survei nasional di Kantor SMRC, Cikini, Jakarta, Minggu (16/6). Abbas menjelaskan, hasil survei juga menunjukkan mayoritas rakyat menilai positif kondisi bangsa dan demokrasi Indonesia. Sekitar 66 persen rakyat menyatakan puas dengan kualitas demokrasi Indonesia, sementara 77 persen warga menyatakan pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan demokratis.

"Secara umum rakyat masih menilai positif kondisi bangsa dan demokrasi Indonesia berjalan ke arah yang benar, demokrasi berjalan cukup baik," ulasnya. Di sisi lain, Abbas mengakui dalam temuan surveinya, menunjukkan adanya penurunan kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas kualitas demokrasi di Indonesia, seusai terjadinya peristiwa 21-22 Mei 2019 yang mencederai demokrasi. "Walaupun secara umum rakyat menilai bangsa sedang berjalan ke arah yang benar, tapi penilaian positif ini menurun 7 persen sebelum dan sesudah peristiwa 21-22 Mei 2019," terangnya.

Sikap Warga

Abbas membeberkan, sebesar 43 persen warga menganggap saat ini masyarakat sering takut bicara politik, 38 persen warga menilai saat ini merasa takut dengan perlakuan semena-mena oleh aparat penegak hukum, 21 persen warga menilai saat ini warga sering takut ikut berorganisasi, serta 25 persen warga menilai saat ini sering takut menjalankan agama. "Terjadi tren membesar atas penilaian warga merasa tidak bebas atau takut berorganisasi, berbicara politik, kesewenangwenangan aparat penegak hukum, dan menjalankan keyakinan agama. Semua itu indikasi bahwa pasca 21-22 Mei demokrasi Indonesia mengalami pelemahan," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....