May: Inggris Hadapi Masalah Besar Jika Parlemen Tolak Brexit

Dilaporkan, rencana kelompok lintas partai anggota parlemen sedang berusaha mengubah aturan House of Commons yang memungkinkan gerakan para backbencher (anggota parlemen non-penjabat menteri atau posisi strategis) mengambil alih pemerintahan jika Brexit versi Theresa May gagal dalam pemungutan.

Aturan itu juga memberikan kesempatan bagi anggota parlemen biasa, alih-alih anggota parlemen penjabat menteri, kontrol atas bisnis parlementer, dan mengesampingkan perdana menteri. Satu kemungkinan adalah bahwa para backbencher kemudian dapat secara hukum memaksa pemerintah untuk menunda Brexit di luar tanggal yang ditetapkan.

Mantan Menteri Brexit, Dominic Raab, mengatakan jika PM May kehilangan hak pilih pada Selasa, negosiasi dengan Uni Eropa harus dilanjutkan, tetapi jika kekejaman Uni Eropa berlanjut, Inggris harus rela meninggalkan Uni Eropa pada akhir Maret dengan syarat tanpa paket Brexit apa pun sehingga menjadikan Inggris wajib mematuhi ketentuan perdagangan sesuai peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) seperti negara non-Uni Eropa pada umumnya.

"Namun, kami akan berada dalam posisi yang lebih kuat saat itu, karena melanjutkan negosiasi sebagai negara ketiga yang independen," katanya. Sementara itu, akibat ketidakpastian Brexit ditambah gejolak ekonomi global, sejumlah perusahaan otomotif Inggris terpaksa memutuskan hubungan kerja ribuan pegawai.

Jaguar Land Rover (JLR) disebutkan akan memangkas 4.500 pegawai kontraknya dengan alasan untuk efisiensi biaya perusahaan sebesar 3,2 miliar dollar AS. Menteri Bisnis Inggris, Greg Clark, mengatakan kesepakatan Brexit yang belum tercapai akan menjadi bencana bagi JLR.
Halaman Selanjutnya....