Masyarakat Peduli BPJS Usulkan DKI Bentuk Tim Koordinasi Program BPJS

JAKARTA - Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS (KORNAS MP-BPJS) mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pembentukan Tim Koordinasi Fungsional Program BPJS di wilayah DKI Jakarta.

"Tim ini terdiri dari multistakeholders unsur pemerintah daerah, pemberi kerja, pekerja dan masyarakat. Tim akan mendorong program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan agar lebih massif dan tepat sasaran di ranah public, " ujar Hery Susanto Ketua Umum KORNAS MP-BPJS, dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Koran Jakarta, di Jakarta, Minggu (16/8).

Hery mengatakan DKI Jakarta sudah berkontribusi 43 persen terhadap total iuran BPJS Ketenagakerjaan nasional. Iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan pada 2019 sebesar 70 triliun rupiah.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta telah membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan pada tahun ini untuk pekerja non ASN hingga berkisar lebih dari 200 miliar rupiah. Untuk iuran BPJS Kesehatan Peserta Bantuan Iuran (PBI) Pemprop DKI Jakarta tahun ini telah menanggung 5 juta warganya senilai 2, 5 triliun rupiah.

"Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan iuran BPJS Kesehatan dari wilayah DKI Jakarta begitu besar. Agar pelaksanaan program dan manfaat programnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat luas maka kami mendorong Pemprop DKI Jakarta untuk membentuk tim koordinasi fungsional program BPJS yang melibatkan multistakeholders," katanya.
Halaman Selanjutnya....