Masyarakat Indonesia Harus Tau, Menag Beberkan Alasan Dana Haji Kurang Rp 1,5 Triliun, Jemaah Kena Biaya Tambahan?

Komisi VIII DPR terkejut perihal pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang mengajukan tambahan anggaran haji ke DPR sebesar Rp 1,5 triliun. Namun keberangkatan jemaah perdana haji tinggal 3 hari lagi.

Pada saat rapat, Gus Yaqut menerangkan komponen terbesar yang membuat Kemenag memohon dana haji tambahan, yaitu untuk biaya masyair sebesar Rp 1,4 triliun.

Masyair merupakan layanan saat puncak ibadah haji yang dimulai pada 9 Juli di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Keterangan Gus Yaqut, anggaran tersebut merupakan biaya tambahan dari Arab Saudi sebagai penyelenggara ibadah haji kepada seluruh negara yang mengirimkan jemaah.

"Biaya masyiar ini biaya prosesi ibadah haji di Arafah, Mina, Muzdalifah kurang lebih 4 hari. Kalau dirupiahkan ini Rp 20 juta (per jemaah)," kata Gus Yaqut di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/5).

Anggaran tambahan tersebut ditetapkan dalam sistem paket yang tidak bisa dinegosiasikan. Di antara rijitnya, pemerintah Saudi membuat ada biaya untuk tenda, padahal tenda termasuk yang sudah dibayar. Selanjutnya biaya untuk akomodasi, lalu ada biaya pembimbing dari Saudi, padahal Indonesia sudah punya sendiri pembimbing haji.

"Untuk di tenda memang kemahalan dalam logika kita. Kenapa kita harus bayar hotel, konsumsi dan sebagainya. (Biaya masyair) Itu di luar kontrak-kontrak yang ditandatangani. Jadi kontrak hotel, akomodasi, konsumsi, dan seterusnya, terpisah dari masyair, tidak ada itu," paparnya.

Kemudian, menururt Gus Yaqut mengatakan tidak hanya Indonesia, negara lain juga dikenakan biaya tambahan untuk masyair.

"Tidak ada perdebatan, hanya disampaikan kepada kita bahwa dengan negosiasi masyair kita hanya buang-buang waktu. Karena itu yang harus di bayarkan, bukan hanya jemaah dari Indonesia, tapi seluruh dunia harus bayar segitu," paparnya.

Tidak hanya masyair, komponen lain yang membuat dana haji harus ditambah merupakan Bandara Juanda Surabaya yang belum siap untuk memberangkatkan jemaah haji, lalu jemaah harus diterbangkan dari Soekarno-Hatta. Dari hal tersebut Menag ajukan dana Rp 25 miliar.

Dalam respon pengajuan dana tambahan dari Menag, Komisi VIII sepakat segera menggelar rapat lanjutan lebih teknis untuk mengurai komponen dan menyiasati agar tidak menghambat pelaksanaan ibadah haji.