Masyarakat Harus Berani Lawan Penyebar Hoaks

PEKANBARU - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan hoaks, politisasi SARA, dan politik uang adalah racun demokrasi. Karena itu harus dilawan. Menteri Tjahjo pun menyeru, mengajak masyarakat harus berani melawan racun demokrasi. Berada dibarisan depan melawan para penyebar hoaks.

Seruan untuk melawan para penyebar hoaks, Tjahjo ungkapkan saat ia jadi inspektur upacara di acara HUT Pemadam Kebakaran ke 100 di Pekanbaru Riau, Rabu (6/3) Koran Jakarta hadir di acara tersebut. Menurut Tjahjo, pesta demokrasi itu adalah instrumen bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang amanah.

Pemimpin yang mau bekerja untuk rakyat. Bukan kemudian dijadikan ajang untuk memecah belah masyarakat. Tapi faktanya, saat ini hoaks dan fitnah menyebar begitu massif. Bahkan disebarkan secara door

to door. Itu sama saja meracuni demokrasi. Meracuni rakyat. Karenanya harus dilawan." Mari kita nenjadi barisan terdepan dalam melawan "racun demokrasi", yaitu politik uang, politisasi SARA, serta penyebaran ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks," kata Tjahjo.

Semua elemen masyarakat, lanjut Tjahjo, punah kewajiban untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu. Sehingga pesta demokrasi yang pertama kali digelar serentak ini, benar-benarberjalan sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi. Pesta politik rakyat bisa berlangsung luas, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ujungnya, pemilu bermartabat yang bisa diwujudkan.

"Harus dipastikan agar semua pihak dan komponen bangsa ini mematuhi aturan dan berpolitik secara elegan. Sehingga proses demokrasi ini nantinya akan melahirkan pemimpin bangsa yang berkiblat kepada kepentingan masyarakat, serta bangsa dan negara lndonesia," tutur Tjahjo.

Mengenai HUT pemadam kebakaran atau Damkar, kata dia, tidak hanya hanya dijadikan forum untuk mengenang masa lalu. Lebih dari itu, peringatan HUT Damkar menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen meneruskan semangat juang, dedikasi dan pengabdian aparatur pemadam kebakaran. Khususnya dalam melindungi masyarakat. " Dan ini jadi momentum kebulatan tekad untuk terus memberikan pelayanan terbaik," katanya.

Dalam konteks pemilu, kata Tjahjo, sebagai bagian dari perangkat pemerintah, Damkar juga bisa ikut berperan menyukseskan pesta demokrasi. Tentu sesuai tugas dan fungsi. Bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat, Damkar bukan hanya berfungsi sebagai penjaga kota yang bertindak pasif. Tapi lebih dari itu harus aktif dalam proses pembangunan. Melindungi hasil pembangunan, dan memberikan perlindungan masyarakat.

Tujuan akhirnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Termasuk terlibat aktif dalam menyukseskan agenda nasional bangsa lndonesia seperti pemilu.

"Damkar bisa ikut berperan mengawal proses demokrasi sampai ke tingkat masyarakat, dengan tetap siaga menjaga keamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas umum, dan objek vital masyarakat lainnya," ujarnya. ags/AR-3