Masyarakat Betawi Akan Turut Susun Revisi UU DKI

JAKARTA - Sejumlah tokoh Betawi merekomendasikan agar masyarakat Betawi sebagai penduduk asli Jakarta diikutkan dalam penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Rekomendasi tersebut dirumuskan dalam diskusi kelompok terarah atau "focus group discussion" (FGD) bertema "Pasca-Jakarta tanpa ibu kota" yang diprakarsai oleh Anggota DPD RI asal Jakarta, Dailami Firdaus.

"Kami menyepakati ada sembilan rekomendasi untuk Pemerintah dan DPR dalam menyusun revisi UU Nomor 29 Tahun 2007," kata Dailami Firdaus, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, kemarin.

Pada rekomendasi pertama, UU Nomor 29 Tahun 2007 direvisi menyusul diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Karena itu, revisi harus dilakukan secara runut dan rigid dengan memperhatikan sistem, bentuk, dan nilai masyarakat Betawi setelah Jakarta tidak lagi berstatus sebagai IKN.

Kedua, dalam merevisi UU 29/2007, naskah akademik memuat nilai historis, psikologis, sosiologis, sosial dan budaya, tata pemerintahan, hukum, ekonomi, serta usul perubahan pasal per pasal.
Halaman Selanjutnya....