Masih Menuai Protes, RKHUP Tetap Akan Disahkan DPR Hari Ini

Beberapa pasal dalam buku KUHP dianggap mengancam dan mengganggu kehidupan berdemokrasi serta melewati batas-batas kehidupan pribadi.

Selain itu, RKUHP juga dinilai mengancam kebebasan berpendapat karena terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap presiden.

Pengacara LBH Jakarta Citra Referandum meminta agar pemerintah tidak terburu-buru mengesahkan RKUHP. "Pemerintah dan DPR seharusnya mendengar dan mempertimbangkan secara bermakna pendapat dari masyarakat, bahwa permintaan kami agar pasal-pasal bermasalah yang ada di RKUHP seperti pasal anti-demokratis itu dicabut," katanya seperti dikutip VOA, Selasa (6/12).

Ia mengkritisi draft resmi yang sebelumnya tidak bisa diakses publik dan hanya bisa dilihat baru-baru ini yang akan segera disahkan.

Jihan Fatihaah dari Perempuan Mahardika mengatakan, salah satu isi RKUHP cenderung memberatkan dan memojokkan kaum perempuan.
Halaman Selanjutnya....