Masalah Infrastruktur Jadi Kendala

JAKARTA - Untuk bertransformasi secara digital, kekurangan infrastruktur dasar, seperti listrik, internet, dan jaringan pita lebar berkecepatan tinggi cenderung masih menjadi tantangan utama di Indonesia. Selain itu, hambatan lain berupa letak geografis, administrasi, dan ketidakpastian peraturan.

"Khususnya investasi pada jaringan pita lebar berkecepatan tinggi yang sangat penting untuk mendukung ekonomi digital G20 yang inovatif dan inklusif," kata Lead Co-Chair Think 20 (T20) Indonesia, Bambang Brodjonegoro, dalam webinar "Smarter World Innovation Challenge", di Jakarta, Selasa (26/4).

Dia menambahkan transformasi digital perlu disertai dengan pedoman dan peraturan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi serta mengatasi potensi tantangan sosial dan organisasi. Transformasi digital di Indonesia juga menghadapi tantangan karena belum sepenuhnya inklusif atau menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah mencatat Indonesia berada di peringkat 66 dalam indeks internet inklusif pada 2021. Indonesia memiliki skor 3,49 dari skala 5 untuk kategori literasi digital.

Di samping itu dari sisi pemerintah, dia memandang masih banyak yang mempertahankan teknologi yang ketinggalan zaman atau belum di-update sehingga menyulitkan perusahaan yang ingin mengintegrasikan seluruh sistem usahanya dengan teknologi baru.

"Ancaman terhadap keamanan dunia maya juga meningkat ketika kita terus menggunakan sistem lama atau teknologi yang sudah ketinggalan zaman," katanya.

Selain itu, kurangnya pembaruan teknologi membuat sistem digital lebih rentan terhadap serangan dunia maya dan berpotensi membuat Indonesia kehilangan bakat baru yang muncul di pasar tenaga kerja digital. "Budaya tempat kerja yang saat ini cenderung stagnan menjadi penghambat transformasi digital," kata Bambang Brodjonegoro.

Seperti diketahui, Indonesia diprediksi mempunyai valuasi ekonomi digital tertinggi di Asean, yakni 70 miliar dollar. Jumlah tersebut setara dengan 40 persen dari keseluruhan ekonomi digital Asean. Ke depan, valuasi ekonomi digital diperkirakan terus meningkat hingga mencapai 146 miliar dollar AS atau setara 2.093,60 triliun rupiah (kurs saat ini 14.339,73 rupiah per dollar AS) pada 2025.

Pembahasan Konsensus

Pemerintah Indonesia mendorong pembahasan dan peningkatan konsensus di tingkat global untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi digital yang pesat melalui gelaran Presidensi G20 Indonesia.

"Sebagai Presidensi G20 tahun ini melalui kepemimpinan pertama Kelompok Kerja Ekonomi Digital G20, Indonesia mempromosikan tema mencapai pemulihan yang tangguh," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, saat acara virtual High Level Dialogue: Towards Digital and Data Governance for All UNCTAD e-Commerce Week, Selasa (26/4).

Presidensi G20 Indonesia memiliki forum Digital Economy Working Group (DEWG) untuk membahas isu seputar ekonomi digital. Presidensi G20 Indonesia mendorong komunalitas untuk menumbuhkan kesadaran global akan pentingnya konektivitas jaringan fisik dan interkonektivitas sosial, serta keamanan digital.

DEWG mengusung tiga isu prioritas, yaitu konektivitas dan pemulihan pascapandemi Covid-19, keterampilan digital dan literasi digital, dan aliran data bebas dengan kepercayaan dan arus data lintas batas.

Presidensi Indonesia mengajak negara anggota merumuskan Tooklit G20 untuk isu keterampilan dan literasi digital. Toolkit G20 adalah ukuran keterampilan dan literasi digital. RI mendorong toolkit tersebut sebagai kerangka kerja untuk mengukur berbagai tingkat literasi dan keterampilan digital, termasuk keterampilan terkait teknologi informasi dan komunikasi (TIK).