Ma'ruf-Cak Imin Bahas Pimpinan MPR

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyambangi kediaman Wakil Presiden terpilih, KH Ma'ruf Amin, di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Jumat (5/7).

Dalam lawatannya, Cak Imin mengaku meminta restu kepada KH Ma'ruf untuk menjadi Ketua MPR periode 2019- 2024. "Ya, kita minta doa restunya agar sukses dalam lobi-lobi pimpinan MPR nanti," ungkap Cak Imin di lokasi.

Cak Imin menjelaskan, alasan dirinya ingin menjadi Ketua MPR karena ingin mengakomodir gairah Islam yang sedang menguat di Indonesia. Wakil Ketua MPR tersebut mengatakan, gairah tersebut harus dijembatani melalui empat pilar kebangsaan, sementara Nahdlatul Ulama (NU), selaku organisasi yang identik dengan PKB, memiliki modal itu.

Terkait pembahasan jatah menteri dalam Kabinet Kerja jilid II, Cak Imin mengaku belum membahasnya dengan Kiai Ma'ruf. "Belum dibahas. Kan ada sekian partai koalisi kemarin itu, disesuaikan nanti dengan berapa perolehannya, belum. Belum (pembicaraan) masing-masing berapa, apalagi orangnya, belum dibahas," tuturnya.

Cak Imin menuturkan, pembahasan kabinet tersebut nanti akan dibicarakan terlebih dahulu antara ketua umum partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang kemungkinan akan dilaksanakan pada Bulan Juli.

Terkait jatah kursi, Cak Imin mengaku PKB tidak memiliki target jumlah orang yang akan mendapatkan kursi di kabinet. Saat ini PKB hanya memberikan usulan dua sumber menteri, kader dan non kader. "Dua sumber ini lagi kita godok terus. Nanti kita serahkan ke KH Ma'ruf dan Pak Jokowi, baik yang kader maupun non kader," ucapnya.

Akomodir Cak Imin

Sementara itu, KH Ma'ruf mengatakan bahwa dirinya akan mengakomodasi keinginan Cak Imin untuk menjadi Ketua MPR. Kendati demikian, ia mengaku keinginan tersebut harus dibicarakan lebih lanjut dengan Presiden Jokowi beserta ketua umum partai politik KIK.

"Ya, kita nanti bicarakan dengan presiden dan parpol koalisi. Tentu seperti orang yang dekat dengan saya, saya dukung," terangnya. Terkait pandangan Cak Imin soal Pimpinan MPR yang harus dari PKB atau NU, KH Ma'ruf tak mempermasalahkan pendapat perorangan.

Menurut KH Ma'ruf, yang terpenting sekarang ini adalah bagaimana bangsa lebih membangun kembali ideologi nasional yang sudah banyak terpapar dengan paham-paham radikal dan trans nasional. "Itu harus dilakukan penguatan, karena banyak yang sudah terpapar. Karena itu perlu ada upaya-upaya menjadikan moderasi sebagai arus utama. Itu harus ada kelembagaan-kelembagaan yang diperkuat," pungkasnya.

tri/AR-3