Malaysia Denda Kantor Akuntan Publik Deloitte Rp7,58 Miliar

KUALA LUMPUR - Komisi Sekuritas Malaysia (SC) menjatuhkan denda sebesar 2,2 juta ringgit atau sekitar 7,58 miliar rupiah pada kantor akuntan publik Deloitte PLT karena pelanggaran dalam penerbitan obligasi syariah perusahaan negara 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Dengan keputusan itu, Deloitte menjadi auditor pertama yang mendapat sanksi dalam kasus korupsi 1MDB.

Komisi Sekuritas (SC) mengungkapkan Deloitte terlambat melaporkan penyimpangan dalam penjualan obligasi syariah senilai 2,4 miliar ringgit. Penyimpangan itu dapat menimbulkan dampak pada kemampuan 1MDB sebagai kreditur untuk membayar. Deloitte adalah akuntan yang mengaudit 1MDB unit Bandar Malaysia Sdn, penerbit sukuk, dan 1MDB Real Estate Sdn untuk tahun keuangan hingga Maret 2015 dan 2016.

"SC menemukan pelanggaran serius yang dilakukan Deloitte, karena gagal melepaskan kewajiban hukumnya," ujar badan itu lewat sebuah pernyataan, Rabu (30/1).

1MDB diketahui kerap menggunakan sejumlah auditor top dunia termasuk KPMG dan Ernst & Young. Lembaga itu mulai mendatangkan investasi dari berbagai negara ke Malaysia dan sebaliknya di seluruh dunia menjadi objek penyelidikan terkait keterlibatan dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang. "Kami belum mendapatkan cukup bukti untuk menentukan apakah keuntungan yang diterima dari 1MDB, antara lain dari hasil sukuk dapat dikembalikan," bunyi pernyataan SC.

Pelanggaran tersebut menyebabkan Deloitte dikenai denda maksimal dari batas yang diizinkan, yakni dua juta ringgit, serta denda tambahan 200.000 ringgit karena kegagalan Deloitte mengirim salinan laporan keuangan yang telah diaudit dari Bandar Malaysia pada 2015 dan 2016.

"Manajemen baru 1MDB juga sedang mempelajari kesaksian mantan kepala Deloitte Malaysia, Tan Theng Hooi," kata Menteri Keuangan Lim Guan Eng di Parlemen pada November lalu.

Tan Theng Hooi menyanggah pendapat auditor tentang transaksi keuangan 1MDB tahun 2013 dan 2014 kepada Komite Akuntan Publik di Parlemen, sebelum Deloitte mengatakan pada Juli 2017 bahwa laporan keuangan yang diaudit untuk tahun-tahun tersebut tidak boleh diandalkan.

Perwakilan Deloitte di Malaysia yang dihubungi belum memberikan komentar. November lalu, perusahaan itu mengatakan pihaknya bekerja sama penuh dengan pihak berwenang untuk menyelesaikan seluruh masalah yang terkait dengan kasus 1MDB.

"Kami mendukung profesionalisme, kualitas, kemandirian, dan etika kami dalam melayani," kata Deloitte Malaysia lewat surat elektronik.

Malaysia sedang menggalakkan program pemberantasan korupsi di pemerintahan, setelah skandal korupsi 1MDB terungkap. Rencana yang diusung Perdana Menteri Mahathir Mohamad ini mengharuskan anggota parlemen dan para menteri untuk melaporkan aset-aset dan memperkenalkan undang-undang baru untuk mengatur pendanaan dan lobi politik.bloomberg/SB/AR-2