Mahfud Nilai Kondisi Perbatasan RI Semakin Baik

Oleh karena itu, Pemerintah membentuk BNPP melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Presiden (PP) Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

"Para menko sebagai pengarah, mendagri sebagai ketuanya, ditambah 27 kementerian dan lembaga, hingga para gubernur yang wilayahnya punya perbatasan dengan negara lain itu juga menjadi anggota," ucap Mahfud.

Dia mengungkapkan di penghujung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2023/2024 dan rencana induk pengelolaan perbatasan negara 2023/2024 akan berakhir.

Maka, diperlukan re-focusing agar target di perbatasan yang belum terlaksana, berkelanjutan, dan telah ditetapkan dapat terlaksana secara maksimal. "Tentu saja mungkin nanti akan ada yang tersisa, tetap kami usahakan agar maksimal. Kalau ada pun yang tersisa, nanti tinggal yang lebih mudah dan lebih teknis dari target yang sudah ditetapkan Bapak Presiden Jokowi," ungkapnya.

Hal itu untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai beranda depan yang aman, berdaulat, dan berdaya saing.
Halaman Selanjutnya....