Mahfud Md Sebut Jajaran KPU RI Tak Layak Gelar Pilkada 2024

JAKARTA - mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md menyoroti kualitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai ketua oleh DKPP RI terkait kasus asusila.

Melalui akun X pribadi-nya, Mahfud menilai jajaran KPU RI saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada Serentak 2024. "Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia," tulis Mahfud dikutip Senin (8/7).

Sebab, muncul berbagai rumor negatif yang menyangkut para komisioner KPU RI lainnya setelah skandal Hasyim terungkap.

Salah satunya yakni dugaan setiap komisioner KPU yang mendapatkan 3 mobil dinas mewah. Ada pula kabar tindakan berlebihan, yakni penyewaan pesawat jet dengan alasan keperluan dinas.

"Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah," tulis dia.

"Ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," lanjutnya.

Hal inilah yang membuat dirinya menilai bahwa pemerintah dan DPR seharusnya mengambil tindakan terhadap para komisioner dan tidak membiarkan hal itu terjadi.

Menurut Mahfud, perombakan atau pergantian seluruh komisioner KPU RI patut dipertimbangkan seiring dengan akan dilaksanakannya Pilkada Serentak 2024. "Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK," pungkas Mahfud.

Berterima Kasih

Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin berterima kasih kepada mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud Md yang menyoroti lembaganya usai pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai ketua oleh DKPP RI.

"Tentu kita terima kasih (pada) semua kritikan, masukan ke penyelenggara," ujar Afifuddin di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin.

Menurutnya, pernyataan Mahfud merupakan ungkapan rasa sayang terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, dia menegaskan apa yang menjadi perhatian semua pihak tentu akan menjadi atensi KPU juga sebagai penyelenggara pemilu.

Terkait fasilitas jet, Afifuddin mengungkapkan bahwa fasilitas pesawat jet digunakan untuk mengantar logistik pemilu sebagai komponen yang berperan penting dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. "Itu 'kan untuk kebutuhan logistik dan sudah kami bicarakan lama sebenarnya," ujar Afifuddin.

Terpisah, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendorong pengetatan penjaringan calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Ia menyampaikan pernyataan tersebut untuk menyoroti kasus asusila Hasyim Asy'ari yang diberhentikan secara tetap dari jabatan Ketua dan Anggota KPU RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI karena terbukti melanggar kode etik, dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

"Ini adalah kejadian pertama yang kami alami, dan menjadi pelajaran bagi kita bersama. Proses penjaringan calon komisioner KPU RI harus semakin diperketat dengan menelusuri lebih detail rekam jejak para calon," ujarnya.