Mahfud MD Ajak Masyarakat Pilih Pemimpin yang Baik

KARAWANG - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengajak masyarakat memilih calon pemimpin yang baik, bukan karena uang atau tekanan pejabat pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Mahfud MD mendatangi Pondok Pesantren Al Hijaz, Desa Cimahi, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu (27/1), untuk bersilaturahim dengan ratusan kiai dalam acara Halaqoh Kebangsaan.

Menurut Mahfud, meski dirinya berstatus sebagai calon wakil presiden, mendampingi Ganjar Pranowo pada Pemilu, tapi kedatangannya ke Karawang bukan untuk berkampanye.

Ia menolak kehadirannya disebut kampanye. Sebab kehadirannya sebagai Menkopolhukam RI. "Saya (hadir di Karawang) untuk menghadiri Halaqoh, bukan berkampanye," katanya.

Pada kesempatan itu, Mahfud menyampaikan permintaan agar masyarakat memilih calon pemimpin dan wakil rakyat pada pemilu bukan karena dorongan uang atau tekanan pejabat. "Hadirin sekalian silakan memilih siapa saja yang dianggap baik," katanya.

Menurut dia, masyarakat boleh memutuskan pilihannya untuk dicoblos pada Pemilu, sesuai dengan kehendaknya masing-masing.

Hal tersebut disampaikan karena setiap warga negara Indonesia yang sudah cukup umur mempunyai hak suara pada pemilu. "Jadi silakan dipilih calon pemimpinnya, yang penting Indonesia ini melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik," kata dia.

Menurut dia, untuk mengetahui siapa calon pemimpin yang baik, masyarakat bisa melihat setiap riwayat para calon. "Masyarakat bisa cek riwayatnya atau mungkin yang di sini bertanya-tanyalah kepada kiai siapa sih yang paling bagus. Hal yang penting itu memilihnya ikhlas, jangan memilih karena duit. Jangan memilih karena tekanan pejabat, kepala desa atau siapa," katanya.

Standar Etika

Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah Castro menilai Menkopolhukam Mahfud MD telah menetapkan standar etika sebagai pejabat publik pada pemilu 2024.

"Bahkan bukan sebagai pilihan, tetapi ini harus menjadi kewajiban dan mestinya sudah dilakukan (Mahfud) sejak saat memutuskan maju dalam pilpres 2024," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, kemarin.

Hal itu disampaikan Herdiansyah menanggapi rencana Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk mundur dari jabatannya. "Sudah semestinya pejabat publik yang terlibat dalam pemilu 2024 melepas jabatannya," ujarnya.

Mahfud saat ini berstatus sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Pasangan Ganjar-Mahfud dideklarasikan PDI-Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan sejumlah parpol non parlemen pada pertengahan Oktober 2023.

Rencana untuk mundur dari jabatan Menkopolhukam diungkap Mahfud dalam acara diskusi "Tabrak Prof" yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, beberapa hari lalu.

Menurut dia, sejak awal ia sudah bersepakat dengan Ganjar untuk mundur dari posisi menteri. Namun, Mahfud menyebut harus menyelesaikan beberapa tugas penting di Kemenko Polhukam terlebih dahulu sebelum resmi mundur. Keputusan mundur juga harus dibica rakan dengan parpol-parpol pengusung.

Herdiansyah memandang sikap Mahfud perlu dicontoh pejabat publik lainnya yang berkontestasi dalam Pilpres 2024. Pasalnya, posisi sebagai menteri di kabinet Jokowi rawan disalahgunakan untuk kepentingan pemenangan pemilu.

"Untuk menghindari conflict of interest (konflik kepentingan). Ini yang bisa membuat demokrasi elektoral kita menjadi lebih sehat," jelasnya.

Herdiansyah menyebut teladan dari Mahfud semestinya dijadikan momentum refleksi diri bagi menteri-menteri KIM yang terlibat sebagai anggota tim pemenangan capres-cawapres. "Atau mereka cuti untuk menjaga etika," harapnya.