Mahathir Paparkan Pemberantasan Korupsi

KUALA LUMPUR - Malaysia akan menerapkan rencana lima tahun yang berambisi untuk memberantas korupsi di pemerintahannya. Rencana ini diluncurkan beberapa bulan setelah skandal korupsi bernilai miliaran dollar AS menjatuhkan pemerintahan berkuasa sebelumnya.

Rencana tersebut diluncurkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, pada Selasa (29/1) dan rencana ini akan membuat perubahan besar pada proses penunjukan untuk jabatan-jabatan penting, lalu mengharuskan anggota legislatif dan para menteri untuk secara terbuka mendeklarasikan aset mereka, dan juga memperkenalkan undang-undang baru untuk mengatur pendanaan serta lobi politik.

Para pemilik suara menolak pendahulu Mahathir yaitu Najib Razak, dalam pemilihan umum Mei tahun lalu, di tengah kian meluasnya kebencian publik atas tuduhan bahwa sekitar 4,5 miliar dollar AS telah dicuri dari skandal kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB), institusi keuangan negara yang dibentuk oleh mantan PM Najib.

Najib, istrinya dan beberapa pejabat tinggi dari pemerintahannya, saat ini menghadapi puluhan dakwaan pidana terkait kasus 1MDB dan mereka semua mengaku tidak bersalah dalam kasus ini.

Dalam rencana pemberantasan korupsi ini, PM Mahathir menekankan bahwa Malaysia membutuhkan semua jenis strategi, hukum, dan pembatasan untuk menekan korupsi.

"Rencana ini adalah pernyataan kuat dari pemerintah saat ini bahwa kami akan melacak dan menuntut para pelaku kejahatan di masa lalu, sementara para pelaku saat ini dan di masa depan akan menghadapi tindakan yang lebih keras," kata PM Mahathir saat meluncurkan pendekatan baru dalam memerangi korupsi.

Mahathir menambahkan bahwa langkah-langkah rencana itu akan menargetkan proses pengadaan pemerintah, penegakan hukum, peradilan, politik dan bisnis.

Pendanaan Politik

Rencana pemberantasan korupsi yang baru ini dirancang oleh Direktur Jenderal Pusat Pemerintahan, Integritas dan Antikorupsi Malaysia, Abu Kassim Mohamed, serta para pejabat yang sebelumnya menangani kasus 1MDB.

"Ketika Anda memiliki pemimpin negara yang diduga terlibat dalam pelanggaran besar-besaran, itu berdampak pada publik," kata Abu Kassim, Senin (29/1).

Ditambahkan oleh Abu Kassim bahwa rencana adopsi pemberantasan korupsi ini pada praktik memiliki risiko tinggi seperti dalam transaksi kontrak pemerintah kepada pihak ketiga serta terkait penunjukan agen politik ke dewan perusahaan terkait negara.

Aturan baru pemberantasan korupsi juga akan mempengaruhi pendanaan politik terutama bagi partai-partai oposisi, khususnya Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai yang pernah dipimpin Mahathir hingga 2003.

Setelah mengendalikan setiap koalisi yang berkuasa sejak kemerdekaan enam dekade lalu, UMNO telah membentuk sistem perlindungan untuk memastikan dukungan dari mayoritas etnis Melayu di negara itu. Sebelumnya, UMNO dan PAS, sebuah partai Islam Melayu juga di oposisi, dilaporkan menerima dana dari 1MDB ketika Najib berkuasa.Ang/Aljazeera/I-1