Mahathir: Anwar Ibrahim Akan Dibebaskan dari Penjara

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan bahwa Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong XV Sultan Muhammad V telah bersedia untuk memberikan pengampunan dan segera dibebaskan dari penjara kepada pejuang reformasi sekaligus tokoh oposisi, Anwar Ibrahim.

"Itu akan menjadi pengampunan penuh, yang artinya bukan hanya diampuni, namun dia dibebaskan segera dan setelah itu dia akan bebas untuk berpartisipasi penuh di politik," ujar Mahathir di Kuala Lumpur, Jumat (11/5), sehari setelah dilantik menjadi PM pada Kamis malam.

Anwar Ibrahim merupakan wakil PM Malaysia pada 1 Desember 1993 hingga 2 September 1998. Dia kemudian dipecat oleh PM Mahathir dengan tuduhan sodomi dan menjadi musuh bebuyutan.

Kemudian di 2013, saat PM Najib berkuasa, Anwar mendapat vonis penjara selama lima tahun atas tuduhan yang sodomi dan korupsi.

Namun, dalam pemilihan umum baru-baru ini, Anwar yang merupakan pemimpin Partai Keadilan Rakyat (PKR) bersatu dengan Mahathir untuk menggulingkan pemerintahan Najib Razak.

Mahathir mengatakan akan mundur dan menyerahkan jabatan perdana menteri kepada Anwar begitu ia diampuni. Wan Azizah, isteri dari Anwar Ibrahim, mengatakan proses pembebasan diperkirakan akan memakan waktu kurang dari seminggu.

"Saya telah bertemu dengannya (Anwar) di Rumah Rehabilitasi di Cheras dan ia sangat senang dengan kemenangan telak koalisi Pekatan Harapan," katanya.

Pembentukan Kabinet

Terkait dengan pembentukan kabinet, PM tertua di dunia itu mengatakan akan mengumumkan pada hari ini (12/5).

Dia menegaskan, pemerintahannya, Pakatan Harapan akan membentuk kabinet dengan 10 kementerian sesuai dengan janji kampanye selama pemilihan umum (pemilu) ke-14. Pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Najib Razak memiliki lebih dari 25 kementerian.

"Kami tidak ingin kabinet yang besar, tapi ada kementerian tertentu yang harus segera diisi," kata Mahathir.

Kementerian tersebut antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pembangunan Pedesaan, Kementerian Transportasi, juga Kementerian Multimedia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menurut Mahathir, empat partai utama Pakatan Harapan, seperti Partai Keadilan Rakyat, DAP, Partai Amanah Negara dan Partai Pribumi Bersatu Malaysia telah menyetujui rencana itu. Mahathir menyatakan kementerian akan dibagi rata di antara empat partai.

"Tak ada partai junior, semua sama. yang penting seluruh partai terwakili," kata Mahathir. Pada bagian lain, Mahathir menyatakan pemerintahannya akan menyelidiki semua lembaga pemerintah yang terkait korupsi.

Dia kemudian menyebut akan memeriksa Jaksa Agung (AG) Tan Sri Mohamed Apandi Ali, Ketua Komisi Pemilu Tan Sri Mohd Hasyim Abdullah, serta Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC). Ant/AFP/SB/AR-2