Mahasiswa Jadi Gerbong Toleransi

Sementara itu, di tempat lain, Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, mengingatkan kepala daerah agar terus berupaya membumikan nilai-nilai Pancasila sebagai langkah mencegah radikalisme dan terorisme.

"Sebagai pedoman pembangunan nasional, nilai-nilai Pancasila harus hadir dan tecermin dalam kebijakan publik daerah. Maka, saya mengingatkan kembali bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila," kata Ahmad Basarah.

Hal itu, menurut Ahmad Basarah, sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ahmad menjelaskan, ada berbagai ragam cara membumikan serta memastikan Pancasila menjadi ideologi di tengah-tengah denyut nadi kehidupan masyarakat. Misalnya, melalui regulasi. Contoh Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mengesahkan Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Menurut dia, perda tersebut merupakan bentuk ikhtiar DIY menggelorakan kembali semangat kebangsaan dan internalisasi Pancasila. Juga menjaga kebinekaan, merawat toleransi, menciptakan kerukunan, serta upaya menanamkan kecintaan tanah air. Contoh lain, kegiatan kolaborasi antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan DPRD Provinsi Lampung. Initnya, berupaya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk kebijakan di level daerah.

"Upaya ini demikian penting dilakukan, sekaligus bentuk proaktif kepala daerah dalam mengimplementasikan Pancasila. Ini juga upaya aktif mencegah berkembangnya paham-paham radikal dan terorisme," kata Basarah.
Halaman Selanjutnya....