Maduro Semakin Ditekan AS

AS semakin meningkatkan tekanan pada Venezuela dengan mengeluarkan sanksi terhadap perusahaan energi milik negara, PDVSA, dengan harapan agar Presiden Nicolas Maduro mundur.

WASHINGTON DC - Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Senin (28/1) mengumumkan pemberian sanksi terhadap perusahaan minyak milik negara Venezuela, Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), sebagai langkah terkoordinasi dengan pemimpin oposisi untuk melumpuhkan kekuasaan Presiden Nicolas Maduro.

Sanksi terhadap PDVSA dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mencegah Maduro menjarah uang negara sebelum ia digantikan oleh ketua oposisi sekaligus presiden sementara Venezuela, Juan Guaido, 35 tahun.

"Tujuan dikeluarkannya sanksi yaitu untuk mengubah perilaku," kata Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, dalam konferensi pers di Gedung Putih, Washington DC. "PDVSA harus melepaskan diri dari Maduro agar sanksi bisa dibatalkan," imbuh Menkeu AS itu.

Guaido yang merupakan ketua Dewan Nasional yang pekan lalu mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela, sebelumnya telah membuat pernyataan untuk menguasai aset-aset Venezuela di luar negeri untuk mencegah Maduro menjarah seluruh kekayaan negara.

Sanksi terhadap BUMN energi Venezuela yang dikeluarkan AS merupakan tekanan terbaru bagi Maduro untuk mundur dari kekuasaan dan mengakui Guaido sebagai penguasa yang sah. Selain itu, AS menyerukan pada militer Venezuela untuk mengalihkan kesetiaannya pada Guaido.

"Militer Venezuela harus menerima pemindahan kekuasaan secara damai, demokratis, dan konstitusional," kata John Bolton, penasihat keamanan nasional untuk Presiden AS, Donald Trump.

Dalam penjelasannya, Bolton juga menegaskan bahwa langkah bagi intervensi militer merupakan salah satu opsi yang tak diabaikan apalagi Presiden Trump telah membuat keputusan untuk membuka semua opsi bagi mengatasi krisis politik di Venezuela.

Merespons sanksi AS terhadap PDVSA, Maduro menyatakan akan membalas AS dan mengambil jalur politik dan hukum baik di AS maupun di mahkamah internasional untuk melawan sanksi dan mempertahankan aset-aset BUMN energi itu.

"Dikeluarkannya sanksi merupakan upaya AS untuk mencuri PDVSA dari rakyat Venezuela," kata Maduro saat menyambut kepulangan staf diplomat yang ditarik dari Washington DC.

Fasilitasi Dialog

Menyikapi semakin memanasnya situasi politik di Venezuela, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, telah menawarkan itikad baik untuk memfasilitasi dialog dan negosiasi diantara pihak-pihak yang berseberangan.

Hingga saat ini, Tiongkok, Russia, Turki, Bolivia, Kuba, dan Meksiko, masih memberikan dukungan bagi Maduro. Sementara sejumlah besar negara di Amerika Latin dan 6 negara di daratan Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Portugal, dan Spanyol, menyatakan akan memberikan pengakuan atas kekuasaan Guaido, terkecuali Maduro mau menggelar kembali pemilu pada 3 Februari mendatang.

Maduro berkuasa di Venezuela sejak 2013. Namun terpilih kembali Maduro dalam pemilu Mei lalu dianggap tak sah oleh Uni Eropa, AS dan Organisasi Negara-Negara Amerika, karena pemilu diboikot oposisi dan lawan-lawan politik Maduro yang berpotensi mengalahkannya tak diberi kesempatan untuk menantangnya dalam pemilu karena mereka ditahan atau dalam pembuangan di luar negeri. AFP/I-1