Lulusan IPDN Diminta Bantu Aparatur Desa

JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri lewat Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, terus berupaya meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Termasuk peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur desa.

Peningkatan kapasitas aparatur ini dilakukan lewat pelatihan. Dan, sampai tahun 2018 ini, sudah banyak aparatur desa yang telah ikut pelatihan. Selain itu, para lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diprioritaskan ditugaskan di daerah pelosok. Mereka yang akan membantu para aparatur desa, kelurahan dan kecamatan. Khususnya yang ada di wilayah pelosok dan perbatasan. "Peningkatan kualitas kapasitas aparatur desa ini dilakukan melalui berbagai metode kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa, terutama pelatihan aparatur," kata Direktur Jenderal Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan, di acara konferensi pers laporan akhir tahun Kemendagri tahun 2018 di Kantor Kemendagri, di Jakarta, Rabu (26/12).

Menurut Nata, sampai bulan Agustus 2018, telah dilakukan pelatihan bagi 147.325 aparatur baik itu aparatur desa dan kecamatan. Selain itu, telah dilakukan pelatihan bagi 48.144 kepala desa, 44.233 sekretaris desa, 43.214 bendahara desa dan 2.292 aparat desa lainnya. "Juga telah dilakukan pelatihan bagi 54 pejabat kepala desa dan pelatihan bagi 8.738 aparatur kecamatan," katanya.

Tidak hanya itu, lanjut Nata Irawan, Mendagri juga telah mengeluarkan kebijakan untuk para lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Para lulusan IPDN yang telah menyelesaikan pendidikannya, tidak dikembalikan ke daerah asalnya. Tapi harus menjalani penempatan tugas di wilayah-wilayah pelosok terpencil terlebih dahulu. Terutama di tugaskan di daerah perbatasan.

"Di tempat tugasnya, para praja IPDN ini diprioritaskan membantu perangkat-perangkat desa, kelurahan serta kecamatan daerah pelosok agar tata kelola pemerintahan bisa berjalan dengan baik dalam melayani masyarakat serta menguatkan spirit bahwa pamong itu perekat NKRI," kata Nata.

Berkinerja Tinggi

Di acara yang sama, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono membeberkan beberapa program kerja dari direktorat yang dipimpinnya. Salah satunya tentang daerah berkinerja tinggi. Kata dia, pada tahun 2018 ini, daerah berkinerja tinggi tercatat ada 28 provinsi, 291 kabupaten dan 65 kota. Program Ditjen Otda yang sudah dilaksanakan adalah e-Registrasi, e-Fasilitasi dan e-Konsultasi.

"e-Registrasi adalah program memberikan nomor registrasi Ranperda, e-Fasilitasi adalah sistem untuk penyusunan produk hukum daerah dan e-Konsultasi adalah konsultasi langsung terhadap permasalahan penyusunan Ranperda," kata Sumarsono.

Capaian lainnya lanjut Sumarsono, sampai tahun 2018 ini, kualitas administrasi terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah semakin baik. Setidaknya bisa dilihat dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Telah terbentuk 566 Satber pungli di 530 daerah yang tersebar di 34 provinsi dan 496 kabupaten atau kota," katanya. ags/AR-3