Lonjakan Subsidi Kembali Bebani APBN

JAKARTA - Pemerintah diminta menyelesaikan secara bertahap masalah fundamental, khususnya upaya mencapai swasembada pangan dan energi agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih sehat dan tidak terus-menerus dibebani subsidi.

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan subsidi pangan itu hanya bersifat sementara dan tidak bisa pemerintah memberi subsidi terus-menerus.

"Sangat tidak bijak bila subsidi diberikan untuk jangka panjang, misalnya persoalan minyak goreng. Seharusnya minyak goreng itu kan harganya bisa lebih murah, tetapi karena ada yang bermain dalam situasi ini dan memanfaatkan momentum ini maka harga minyak goreng jadi liar," tuturnya.

Pemerintah, jelasnya, harus mampu mendorong produsen minyak goreng untuk menurunkan harga dalam negeri supaya terjangkau masyarakat luas. "Kalau tidak mau, hak guna lahan untuk tanam kelapa sawit dicabut saja. Negara harus tegas, menindak para pemain ini," kata Esther.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Atmajaya Jakarta, Yohanes B. Suhartoko, mengatakan kenaikan berbagai komoditas termasuk minyak akan mengancam keberhasilan pemulihan ekonomi karena adanya distorsi dalam konsumsi dan investasi.
Halaman Selanjutnya....