Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Penghargaan

LIPI Kukuhkan Tiga Profesor Riset

Foto : ISTIMEWA

PENGUKUHAN | Tiga profesor riset yang dikukuhkan LIPI, Kamis (26/7) adalah sejarawan Asvi Warman Adam (kelima dari kiri), peneliti Kemendagri RI, Syachrunsyah Asri (kelima dari kanan), dan peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Sarip Hidayat (tengah).

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengukuhkan tiga Profesor Riset baru. Ketiga ilmuan yang dikukuhkan menjadi Profesor Riset baru ini masing-masing mempunyai disiplin ilmu yang mumpuni, yakni bidang sejarah sosial politik, desentralisasi dan otonomi daerah serta kebijakan publik.Mereka adalah sejarawan Asvi Warman Adam, peneliti Kemendagri RI, Syachrunsyah Asri,dan Sarip Hidayat, peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI.

Dalam orasinya, Asvi mengungkapkan bahwa historiografi Gerakan 30 September (G30S) sejak tahun 1964 hingga 2017 dapat dibagi atas tiga periode. Pada periode pertama terjadi perdebatan tentang siapa dalam G30S, apakah Partai Komunis Indonesia (PKI) atau hanya masalah internal Angkatan Darat.

Dalam periode kedua, Orde Baru sudah berkuasa penuh dan melakukan monopoli sejarah, hanya satu versi yang diperbolehkan untuk diketahui masyarakat dan dipelajari siswa. Ketiga, kejatuhan Soeharto tahun 1998 menandai keberanian para korban berbicara dan menulis.

Asvi yang juga menjabat Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI itu mengungkapkan, dengan terbitnya buku John Roosa, dalih pembunuhan massal tahun 2008, menandai munculnya narasi baru yang utuh mengenai G30S. Kemudian pengakuan para 'pelaku' terlihat pada film Jagal (tahun 2012) dan Senyap (tahun 2014) yang dibuat Joshua Oppenheimer. Dalam bukunya, John Roosa berpendapat bahwa G30S itu adalah untuk melakukan pembunuhan massal. Pemberantasan PKI dilakukan dalam rangka penghancuran partai yang mengklaim memiliki 3 juta anggota yang merupakan pendukung utama politik pemerintahan Sukarno.

Oleh karena itu, Asvi merekomendasikan agar penyelesaian masa lalu dapat dilaksanakan secepatnya. Ia menyatakan, penyelesaian masa lalu sebetulnya bukan hanya tugas pemerintah, melainkan utang bangsa untuk generasi yang akan datang. Ia menyarankan persoalan masa lalu seperti yang terjadi pasca G30S 1965 sebaiknya dipilah-pilah.
Halaman Selanjutnya....

Komentar

Komentar
()

Top