Libatkan Polisi Tangani Percaloan Kartu Sehat

BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi mulai melibatkan pihak kepolisian dalam menangani praktik percaloan dalam proses pembuatan program berobat gratis Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK).

"Keberadaan KS-NIK di Kota Bekasi banyak menarik perhatian masyarakat, tidak hanya di Kota Bekasi, tapi di luar wilayah juga ada. Bahkan, ada yang sampai rela menggunakan jasa calo," kata Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi, Sayekti Rubiah, di Bekasi, Senin (1/10).

Menurut dia, modus operandi para calo tersebut adalah mengiming-imingi pasien di rumah sakit agar menggunakan jaminan kesehatan milik Pemerintah Kota Bekasi berupa KS-NIK yang kini berlaku di seluruh rumah sakit swasta di wilayah itu.

Syaratnya, kata Yekti, pasien harus pindah domisili, meskipun hanya sebatas administrasi kependudukan. "Baru-baru ini ditemukan warga Kabupaten Bekasi berniat pindah kartu keluarga (KK) ketika sedang sakit," katanya.

Menurut Yekti, saat ini banyak warga di luar Kota Bekasi seperti Jakarta, Bogor, dan Kabupaten Bekasi berbondong-bondong pindah domisili untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di Kota Bekasi.

Yekti mengatakan, ada juga warga dengan administrasi kependudukan tercatat sebagai warga Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang sedang dirawat di Rumah Sakit Hermina Bekasi Selatan ditawari oleh calo untuk mendapatkan KS-NIK dengan syarat pindah domisili.

Ant/P-5