Lembaga Pemilu Jangan Permanen

Kecuali Terpisah

Titi berpendapat bahwa model KPU/bawaslu yang permanen 5 tahun di kabupaten/kota hanya relevan untuk mempertahankannya kalau desain serentak pemilunya terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.

Pemilu nasional untuk memilih presiden, DPR, dan DPD. Sedangkan pemilu daerah dalam rangka memilih anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota, serta gubernur, bupati, dan wali kota. Makanya, sejak lama Perludem mengusulkan model serentak seperti ini, yaitu pemilu nasional diselenggarakan setiap 5 tahun. Dua tahun setelahnya dilanjutkan pemilu daerah sehingga siklus pemilu berlangsung secara berkesinambungan.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, total uang kehormatan untuk 514 ketua KPU kabupaten/kota selama 5 tahun sebesar 395,5 miliar rupiah.

Jika masa kerja 3 tahun, uang kehormatan untuk ketua KPU kabupaten/kota 237,3 miliar rupiah. Dengan demikian ada penghematan 158,2 miliar. Sementara itu, untuk 2.056 anggota KPU kabupaten/kota sebesar 1,4 triliun selama 5 tahun. Kalau tiga tahun 856,6 miliar. Jadi ada penghematan anggaran 571 miliar.
Halaman Selanjutnya....