Lebih Ramping Lebih Cepat

Pandemi Covid-19 yang melanda beberapa belahan dunia dalam enam bulan terakhir ini sangat menguras daya dan dana. Berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan penyebaran virus yang menyerang pernapasan itu, hasilnya belum menggembirakan. Tidak sedikit dana yang digelontorkan, tapi jumlah positif penderita Covid-19 di beberapa negara malah makin tinggi.

Jika di bulan Maret, di awal-awal ditemukannya pasien positif Covid-19, jumlahnya hanya belasan atau puluhan. Kini hampir selalu di atas 1.000 pasien baru per hari. Puncaknya, 10 juli lalu, dalam sehari ada tambahan 2.657 pasien positif baru.

Hal itu membuat pemerintah sampai beberapa kali mengubah anggaran penanggulangan Covid-19. Setidaknya sudah tiga kali pemerintah mengubah proyeksi kebutuhan biaya penanganan Covid-19 dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan sejak diberlakukan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020.

Semula anggarannya 405,1 triliun rupiah, yakni untuk kesehatan 75 triliun rupiah dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 330,1 triliun rupiah. Kemudian, anggaran PEN naik menjadi 641,17 triliun rupiah, sedangkan untuk kesehatan tetap 75 triliun rupiah. Berikutnya 677,20 triliun rupiah, terdiri dari 589,65 triliun rupiah untuk program PEN dan 87,55 triliun rupiah untuk kesehatan. Terakhir, biaya penanganan Covid-19 diperkirakan 695,2 triliun rupiah, yakni untuk bidang kesehatan dialokasikan 87,55 triliun dan program PEN 607,65 triliun. Anggaran PEN ini meningkat 18 triliun rupiah dari proyeksi sebelumnya 589,65 triliun rupiah. Membengkaknya biaya PEN ini diikuti oleh pelebaran defisit anggaran yang diproyeksi menjadi 6,3 persen atau sebesar 1.039,2 triliun rupiah dari produk domestik bruto (PDB).

Perjuangan melawan virus korona ini perjuangan panjang. Indonesia masih butuh banyak dana, baik itu untuk penanganan secara langsung maupun penanganan dampak ekonomi yang ditimbulkan. Itulah yang menjadi alasan Presiden Jokowi saat menyatakan akan membubarkan 18 lembaga dan komisi yang urgensinya dianggap belum maksimal.
Halaman Selanjutnya....