Lebak Cegah Konflik Horizontal

JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Lebak mencegah konflik horizontal masyarakat dengan mengoptimalkan penyuluhan dan edukasi guna memperkokoh persatuan dan kesatuan. "Kami mengapresiasi Lebak belum ditemukan konflik horizontal," kata Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya di Lebak, Jumat (28/10).

Pemerintah Kabupaten Lebak mengoptimalkan penyuluhan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan guna membangun kehidupan yang sejahtera. Sebab, persatuan dan kesatuan dapat menghindari perpecahan dan konflik horizontal antarmasyarakat. Penyuluhan edukasi juga dilakukan di desa-desa dan kecamatan tentang politik maupun kebangsaan.

Karena itu, pemerintah daerah terus melakukan upaya pembinaan dan komunikasi bersama organisasi kemasyarakatan (ormas) hingga kalangan pelajar. "Pembinaan dan komunikasi penting agar terbangun persatuan dan kesatuan guna menjaga kebersamaan dan mencegah konflik horizontal," ujar Iti.

Lebih jauh dia mengatakan, untuk meningkatkan pemahaman persatuan dan kesatuan kini dilakukan pendataan baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ormas-ormas, maupun organisasi lainnya. Pendataan itu, kata dia, pemerintah daerah memberi pembinaan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.

"Saya kira jika terjadi konflik horizontal antarwarga, pembangunan tidak akan berjalan, sehingga berbagai elemen masyarakat harus mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.

Bela Negara

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Lebak, Suhandi, menyatakan program bela bangsa perlu diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan untuk membangun nilai-nilai juang dan patriotisme kebangsaan. Ini penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

"Kami mendukung program bela bangsa diterapkan di lembagapendidikan pemerintahan, legislatif, dan masyarakat," kata Suhandi usai memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 di Alun-alun Multatuli Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Lembaga pendidikanmasyarakat, pemerintahan hingga legislatif harus membangun kesadaran bela bangsa karena Indonesia merdeka hasil kerja para pejuang.

Parapejuang, ujarnya, mengorbankan jiwa raga untuk melawan penjajah demi keberlangsungan nasib bangsa. Karena itu, lembaga pendidikan dan masyarakat jika menerapkan program bela bangsa, maka dapat membangkitkan semangat mempertahankan bangsa dari gangguan ancaman keamanan. "Selain itu, para pelajar dapat mengantisipasi kenakalan remaja dari peredaran narkoba, seks bebas, tawuran hingga gangster," ujar Suhandi.

Begitu pula penerapan bela negara di lingkungan pemerintahan dan legislatif dipastikan bisa mencegah korupsi. Sebab mereka memiliki jiwa patriotisme dan kebersamaan untuk membangun bangsa. Menurut Suhandi, program bela bangsa perlu dihidupkan dan diterapkan di lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren juga karena bela bangsamerupakan kewajiban.

Pertahanan negara sudah diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. "Program bela bangsa untuk memperkuat pertahanan negara dengan memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa sendiri," katanya.